MOROWALI, FILESULAWESI.COM – Perempuan PGRI Kabupaten Morowali, menggelar dialog interaktif dengan tema “Perempuan dan Modernisasi”, Sabtu (9/9/2023).
Kegiatan Dialog Interaktif sendiri, dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali sekaligus sebagai Ketua PGRI Kabupaten Morowali. Dengan dihadiri oleh Ketua Perempuan PGRI Provinsi Sulawesi Tengah Nurhayati Nadra (pemateri), Perempuan PGRI cabang dari perwakilan 10 kecamatan yang ada di kabupaten Morowali, perwakilan Perempuan PGRI kabupaten Morowali Utara dan Perwakilan Perempuan PGRI asal kota Palu.
Kepala Dinas Pendidikan Morowali Amir Aminuddin, dalam sambutannya mengemukakan, Perempuan PGRI harus bisa menyusun program yang strategis, sekolah ramah anak, ikut bersama-sama dalam penanggulangan dan pencegahan stunting, dan terlebih ialah bagaimana mencari pemimpin yang benar-benar memperhatikan pendidikan.
“Menentukan regulasi yang tepat untuk memberi perhatian serius kepada guru-guru tingkat SMA/SMK, ini yang utama pula,” urainya kepada FileSulawesi.com.
Senada dengan itu, Ketua Perempuan PGRI Provinsi Sulawesi Tengah Nurhayati Nadra, kepada awak media ini menjelaskan, salah satu tujuan utama digelarnya dialog interaktif ini ialah bagaimana menjadikan perempuan PGRI harus menjadi garda terdepan dalam pembangunan.
“Intinya, bagaimana meningkatkan kapasitas perempuan PGRI dalam mendorong kepemimpinan dalam organisasi dan profesi,” sebut Ati.
Kemudian dia menambahkan, melalui tema Perempuan dan Modernisasi, perempuan PGRI harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan.
“Guru Perempuan itu sebenarnya hebat, di samping dia mencari nafkah tambahan, karir, dia juga sebagai ibu dari anak-anaknya. Guru perempuan di era hari ini, harus bisa menyesuaikan dengan mampu memiliki sejumlah inovasi untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya dimana dia mengajar dan mendidik,” ungkapnya.
Tentunya kata Ati, sapaannya, menyampaikan, dengan adanya permasalahan yang dialami oleh guru perempuan (KDRT), sebagaimana disampaikan oleh peserta dialog, PGRI Sulteng sendiri memiliki Biro Penegakan Kode Etik, Advokasi, Bantuan Hukum, dan Perlindungan Profesi PGRI Provinsi Sulteng, yang siap mendampingi, mengawal, setiap proses hukum yang dialami oleh perempuan PGRI.
“Kepada Perempuan PGRI yang mengalami masalah, baik itu KDRT maupun masalah yang membutuhkan pendampingan Hukum, segera sampaikan. Dan kita berharap, dialog ini bukan habis disini saja, tetapi terus berkelanjutan. Agar permasalahan-permasalahan yang dialami oleh perempuan PGRI, bisa dimaksimalkan untuk diselesaikan permasalahannya,” katanya menambahkan.
Terakhir, dalam uraian Ati, Perempuan PGRI untuk terus bersinergi dengan seluruh pihak. Baik itu bersinergi dengan pemerintah maupun dengan stakeholder atau instansi terkait.zal
