PALU, FILESULAWESI.COM – Ratusan mahasiswa bersama warga Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulteng, sejak mulai pukul 11.00 WITA siang hingga dipaksa bubar oleh petugas kepolisian pukul 18.30 Wita Malam, Senin, (25/8/2025).
BACA JUGA: Catut Nama Media KabarSulteng.id Oknum Gunakan Untuk Peras Korban
Unjuk rasa atau gerakan yang dipelopori aksi mahasiswa kali ini bernama Aliansi mahasiswa dan masyarakat Se-Kota Palu mengguggat.
Beragam pandangan, penyampaian keras dari sang orator, disampaikan di depan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Palu. Meskipun aksi kali ini didominasi oleh mahasiswa dari Universitas Tadulako (Untad) Palu.
BACA JUGA: JUWITA-DSLNG Gelar Pelatihan KBGO di Kota Palu
Sang orator handal, Koordinator Lapangan (Korlap), menyampaikan beberapa tuntutan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Palu, oleh pimpinan DPRD Sulteng, dalam momen sakral, aksi 25 Agustus 2025 serentak Se-Indonesia.
Dengan mengangkat isu sentral yaitu evaluasi kebijakan kontraversial pemerintah dengan mengangkat dua isu daerah yaitu batalkan kebijakan PBB. Kedua, Evaluasi Pajak 10 persen untuk warung-warung makan.
Dan adapun isu turunan yang kami bawa dan isu nasional: Pertama, tolak R-KUHAP, kedua, bubarkan DPR, ketiga, Evaluasi seluruh Tambang di seluruh Sulawesi Tengah, keempat, evaluasi alih fungsi lahan ke pertambangan, kelima, segera sahkan RUU Perampasan Aset, keenam, menolak penulisan ulang sejarah Indonesia, ketujuh, menagih 19 juta lapangan kerjaan, kedelapan, jaminan sosial untuk perempuan dan anak, kesembilan, naikkan gaji guru, kesepuluh evaluasi program MGB.
“Mungkin ini tuntutan kita pada demo hari ini kawan-kawan. Kita pastikan kalau tuntutan ini tidak diindahkan, tuntutan ini tidak diberi ruang, maka pastikan kita akan berdiri disini terus sampai menang, sepakat kawan-kawan,” ungkap Korlap kepada Filesulawesi.com, disambut dengan teriakan sepakat dari ratusan mahasiswa.
“Oleh karenanya, kami menegaskan kepada Anggota DPRD Sulteng Dapil Kota Palu untuk mendatangkan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, untuk mengklarifikasi tentang pembatalan kenaikan kebijakan PBB. Hari ini, masyarakat Kota Palu, mahasiswa tidak menginginkan kata ditunda tetapi yang kami inginkan dibatalkan,” tegas Korlap dengan suara yang lantang, menggema di langit-langit jalan Samratulangi, Kota Palu.zal
