PALU, FILESULAWESI.COM – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur, dr. Reny Lamadjido, memaparkan secara komprehensif kondisi fiskal dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam pertemuan dengan rombongan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025).
BACA JUGA: Biro Adpim Gelar Pelatihan Public Speaking dan Crisis Communication, Tingkatkan Kapasitas ASN
Pertemuan itu menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan secara langsung tantangan dan capaian pembangunan kepada pemerintah pusat.
BACA JUGA: Mantan Staf Sekretatiat KONI Sulteng Pertanyakan Honorarium Yang Belum Dibayarkan
Dalam paparannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa arah pembangunan Sulawesi Tengah saat ini berpedoman pada RPJMD 2025–2030 yang tertuang dalam bingkai Sembilan Program BERANI.
Ia menjelaskan bahwa konsep “BERANI” bukan sekadar semangat, tetapi akronim dari Bersama Anwar–Reny, yang merepresentasikan keberanian mengambil langkah dan kebijakan berorientasi rakyat. Melalui sembilan program unggulan, mulai dari BERANI Cerdas yang fokus pada pendidikan gratis dan beasiswa, BERANI Sehat yang menjamin layanan kesehatan hanya dengan KTP, hingga BERANI Panen Raya dan BERANI Tangkap Banyak untuk sektor pertanian dan kelautan, pemerintah provinsi berupaya memastikan keadilan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.
Anwar Hafid juga menyinggung berbagai langkah penghematan yang tengah ditempuh pemerintah provinsi akibat pemangkasan transfer pusat tahun 2026 yang mencapai hampir Rp1 triliun lebih. Dari total APBD Rp4,6 triliun, sekitar Rp2,1 triliun terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal menjadi sangat terbatas.
Namun, ia menegaskan, “Sembilan BERANI harga mati. Rakyat tidak boleh kehilangan pelayanan, apa pun yang terjadi,”.
Di hadapan rombongan Banggar yang dipimpin Wakil Ketua Muhidin Said dan Kepala DJPK Kemenkeu Askolani, Anwar Hafid juga menyoroti perlunya reformasi kebijakan fiskal, terutama pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) serta skema pendanaan gaji PPPK yang masih membebani daerah. Ia berharap agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan PPPK agar daerah dapat memfokuskan anggaran pada program pelayanan publik.
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Said, mengapresiasi paparan Gubernur Sulawesi Tengah yang dianggap mewakili suara banyak kepala daerah di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja ini bukan sekadar seremonial, tetapi upaya mendengarkan langsung aspirasi pemerintah daerah.
“Apa yang disampaikan Pak Gubernur menjadi bahan penting bagi kami dan Kementerian Keuangan untuk mencarikan solusi nyata. Ini bukan persoalan Sulawesi Tengah saja, tapi nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DJPK Kemenkeu, Askolani, menambahkan bahwa kebijakan fiskal 2026 merupakan transisi pertama dari pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, yang menata ulang arah belanja pusat dan transfer ke daerah.
Ia menekankan bahwa sebagian anggaran pusat juga diarahkan langsung ke masyarakat melalui program prioritas, meskipun berdampak pada penyesuaian dana ke daerah.
Pertemuan yang dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah itu berlangsung hangat dan terbuka. Masing-masing kepala daerah turut menyampaikan kondisi fiskal serta dampak keterbatasan anggaran terhadap pelayanan publik di wilayahnya. Gubernur Anwar Hafid menutup pertemuan dengan harapan agar sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat demi terjaganya keberlanjutan pembangunan.
“Kami percaya, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, DPR, dan kementerian teknis, Sulawesi Tengah akan tetap BERANI maju, meski dalam keterbatasan,” tandasnya.(***)
