PALU, FILESULAWESI.COM – Polemik terkait tidak diusulkannya 1.171 tenaga honorer Kota Palu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terus menuai reaksi keras. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri, menyayangkan temuan yang diungkapkan oleh Komisi A saat melakukan kunjungan kerja ke kementerian tersebut. Ia menilai persoalan ini menyangkut nasib ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi bagi pelayanan publik di Kota Palu.
BACA JUGA: Sangat Miris, DPRD Kota Palu Temukan Ribuan Tenaga Honorer Terancam Nasibnya
Abdurahim menegaskan bahwa BKPSDM Kota Palu harus segera memberikan penjelasan terbuka terkait tidak masuknya ribuan honorer dalam usulan resmi ke KemenPAN-RB. Ia bahkan menyebut bahwa jika BKPSDM tidak segera memberikan klarifikasi, ia bersama pimpinan DPRD Kota Palu siap berangkat menemui KemenPAN-RB dan Kemendagri untuk melaporkan masalah ini, termasuk dugaan adanya honorer siluman yang semakin kuat setelah temuan tersebut terungkap.
BACA JUGA: Anleg DPRD Kota Palu Minta Evaluasi Metode Pembayaran Retribusi Sampah
Sebelumnya, Komisi A DPRD Kota Palu mengaku terkejut setelah mendapatkan penjelasan langsung dari pejabat KemenPAN-RB bahwa 1.171 honorer Kota Palu tidak pernah diusulkan oleh BKPSDM. Wakil Ketua Komisi A, Ucu Susanto, menyebut kondisi ini sangat merugikan para honorer, karena jika tidak masuk dalam usulan, maka mereka otomatis tidak dapat diproses dalam penataan tenaga non-ASN. Ia menambahkan bahwa risiko ini dapat berdampak besar terhadap masa depan para honorer yang selama ini berharap kejelasan status.
Kunjungan tersebut juga dihadiri Ketua Aliansi Honorer Kota Palu, Himah, yang mengaku kecewa karena kelalaian administrasi seperti ini berpotensi menghilangkan hak ratusan pekerja honorer. Ucu turut menyoroti ketidakhadiran BKPSDM Kota Palu dalam pertemuan penting di kementerian. Menurutnya, dalam rapat dengar pendapat sebelumnya BKPSDM hadir, namun justru absen saat pembahasan krusial berlangsung di KemenPAN-RB, sehingga rombongan DPRD hanya didampingi oleh Inspektorat.
DPRD Kota Palu menegaskan akan segera memanggil BKPSDM untuk meminta klarifikasi detail terkait penyebab hilangnya ribuan honorer tersebut dari usulan resmi. Ucu menekankan bahwa tidak boleh ada satu pun honorer yang dirugikan akibat kelalaian administrasi, dan DPRD akan memastikan masalah ini ditindaklanjuti hingga tuntas.
“Nasib ribuan honorer ini tidak boleh dikorbankan. Kami akan memastikan akar masalahnya ditemukan dan diselesaikan,” kata Ucu.(***)
