PALU, FILESULAWESI.COM – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu, Imran, telah mengundang oknum pegawai berstatus Non ASN, Hal ini sekaitan dengan adanya dugaan menggelapkan dana kas PBB tahun anggaran 2024-2025.
BACA JUGA: Kunker Dapil di Palupi, Armin Sampaikan 4 Perda Tahun 2025 Inisiatif DPRD Palu
Kepada sejumlah awak media, Imran membenarkan, jika pihaknya telah mengundang oknum pegawai non ASN yang diduga telah melakukan perbuatan tidak terpuji.
BACA JUGA: Sekda Novalina, Sampaikan RAPBD Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulteng
Menurutnya, dari hasil pemeriksaan internal (sambil menunggu hasil dari BPK), bahwa kejadian terkurasnya uang kas daerah Kota Palu dari sumber PBB tersebut diketahui sejak bulan Mei 2025 lalu.
“Oknum ini merupakan tenaga honorer dan bekerja dibagian loket. Kami sementara dalam pendalaman dan telah dibentuk tim internal,” kata Imran kepada redaksi Filesulawesi.com.
“Diduga dana yang ditilep dari tahun 2024-2025. Mulai diketahui sejak Mei lalu,” katanya menambahkan.
Didampingi Plt Sekretaris Bapenda Kota Palu Syarifuddin, pihaknya juga belum bisa memastikan sebagaimana yang termuat dalam pemberitaan di media lokal bahwa dana yang di Tilep senilai yang disampaikan di media lokal.
“Soal angka pastinya kita belum bisa menyampaikan, hal ini sementara masih dalam pemeriksaan. Hasil laporan rekemondasi dari BPK tanggal 27 Desember, tahun ini. Kita tunggu saja dari BPK,” bebernya.
Berangkat dari kejadian tersebut, pihaknya mulai melakukan penertiban, penataan kembali dalam pengelolaan keuangan khususnya bagi pegawai yang bekerja di bagian loker Bapenda.
“Pegawai Non ASN ini awalnya dipercayakan di bagian loker. Karena ada kejadian ini, maka kedepan dibuat aturan untuk akses masuk ke dalam loker hanya yang memiliki akun saja termasuk mereka yang ASN (PPPK-PNS). Biar ini bisa meminimalisir atas kejadian serupa,” pungkasnya.zal
