PALU, FILESULAWESI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen mempercepat upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) lewat Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK).
BACA JUGA: Audit Kerugian Negara Wewenang BPK: MK Menampar Kebiasaan Polisi dan Jaksa dalam Kasus Korupsi
Hal ini disampaikan Sekprov Dr. Novalina, sekaligus membuka acara konsultasi publik Dokumen RAD GRK yang digelar di Hotel Swissbell, Senin (6/4/2026).
BACA JUGA: Wali Kota Palu Bersama Sang Istri Hadiri Halal Bihalal di Kelurahan Palupi
Turut mendampingi Sekprov Novalina, Kepala Bappeda Sulteng Drs. Arfan, M.Si dan Perwakilan Lembaga Kemitraan.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan, Sekprov Novalina menegaskan bahwa perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata yang harus direspons Pemerintah Pusat dan Daerah dengan kebijakan pembangunan rendah karbon secara terarah dan berkelanjutan.
“Pembangunan rendah karbon bukan sekadar program lingkungan hidup tapi arah tujuan kita untuk memastikan pembangunan berkelanjutan,” paparnya.
Walaupun Sulteng mencatat capaian penurunan emisi hingga 24,93 % pada 2024, namun capaian tersebut masih di bawah target 27,3 %. Oleh karena itu, Sekprov Novalina memandang pentingnya strategi akseleratif yang mesti dituangkan dalam RAD GRK.
“Ini bukan alasan untuk berkecil hati, melainkan undangan untuk bekerja lebih keras dan lebih bersinergi,” harapnya agar penurunan emisi mencapai target di masa mendatang.
Sekprov berharap RAD GRK akan menjadi peta jalan operasional bagi lintas sektor untuk menerapkan langkah-langkah penurunan emisi yang mencakup pada sektor energi, kehutanan dan lahan, pertanian, ekosistem karbon biru, industri serta pengelolaan limbah.
Selain itu, RAD GRK juga menjadi panduan dalam pemanfaatan dukungan pendanaan insentif karbon dari skema _Result Based Payment_ REDD.
“Kepercayaan mitra pembangunan internasional kepada kita sangat bergantung pada kualitas dokumen dan konsistensi implementasi yang diterapkan,” sambungnya.
Kegiatan diikuti lebih kurang 60 peserta dari Unsur Pemerintah, Akademisi, hingga masyarakat sipil untuk memberi masukan, guna menyempurnakan dokumen RAD GRK.(***)
