Bidik 20.000 Rumah pada 2027
PALU, FILESULAWESI.COM – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin (28/9/2026).
BACA JUGA: Syafiah Basir Siap Pimpin PSI Sulteng
Rakor tersebut dihadiri para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
BACA JUGA: PSI Sulteng Ingin Masuk Peta Persaingan, Dua Kursi DPRD Jadi Target
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pentingnya kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya agar program perumahan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Gubernur menyampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah diminta mengambil peran aktif dalam mendukung percepatan pembangunan rumah, khususnya di wilayah yang menghadapi kendala distribusi material dan kondisi geografis.
“Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” ujar Gubernur.
Menurutnya, tantangan pembangunan perumahan di Sulawesi Tengah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga persoalan distribusi material, akses wilayah, pendataan masyarakat penerima manfaat, serta dukungan pembiayaan.
Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta mengidentifikasi kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menjadi prioritas penerima program.
Gubernur menekankan bahwa target tahun 2026 harus menjadi pijakan untuk menyusun langkah yang lebih terukur pada 2027.
Untuk tahun 2026, pemerintah daerah didorong untuk bersama-sama mengejar penyelesaian sekitar 8.000 unit rumah. Sementara untuk tahun 2027, target pembangunan akan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing kabupaten/kota.
“Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” kata Gubernur.
Ia meminta seluruh kepala daerah mulai menyiapkan data dan kebutuhan pembangunan perumahan sejak sekarang. Dengan demikian, program tahun 2027 tidak hanya berdasarkan target angka, tetapi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Gubernur juga menyoroti keterkaitan antara kondisi rumah tidak layak huni dengan persoalan kemiskinan di sejumlah daerah.
Menurutnya, karakteristik kemiskinan di Sulawesi Tengah memiliki persoalan yang perlu ditangani secara spesifik. Salah satunya adalah masih adanya masyarakat yang secara ekonomi membutuhkan dukungan, namun persoalan mendasarnya adalah kondisi rumah yang belum memenuhi standar kelayakan.
Karena itu, pembangunan dan perbaikan rumah layak huni dinilai dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sejumlah daerah seperti Donggala, Sigi, Parigi Moutong dan wilayah lainnya perlu mendapatkan perhatian sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing.
Gubernur juga menyampaikan adanya upaya untuk mendorong pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari langkah konkret mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.
“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” tegasnya.
Perkuat Sinergi dan Solusi di Daerah
Selain persoalan pembangunan fisik, rakor juga membahas perlunya percepatan proses pembiayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima program. Dukungan perbankan diharapkan dapat membantu mempercepat proses sehingga pembangunan rumah tidak terkendala persoalan administrasi dan pembiayaan.
Gubernur meminta para kepala daerah tidak berhenti pada pendataan, tetapi segera mengidentifikasi hambatan di lapangan dan mencari solusi bersama.
Ia juga mendorong keterlibatan dunia usaha serta pihak-pihak lain yang memiliki kemampuan untuk mendukung pembangunan perumahan.
“Kalau kita bekerja bersama, pemerintah provinsi bekerja, pemerintah kabupaten/kota bekerja, dunia usaha bekerja, dan seluruh pihak bergerak, maka target yang kita tetapkan bisa kita dorong bersama,” ujarnya.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah, sekaligus menyiapkan target pembangunan perumahan yang lebih terarah dan terukur untuk tahun 2027.(***)
