PALU, FILESULAWESI.COM – Anggota DPRD Sulteng dari Komisi IV, Marselinus, telah melakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK) di RSUD Undata Palu, terhadap fasilitas yang ada, pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien, Selasa (23/9/2025) kemarin.
BACA JUGA: Rapat Dewan Komisioner LPS: Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Domestik
Menariknya, sebagaimana yang disampaikan Marselinus, dari hasil SIDAK, banyak sekali yang ia temukan berlawanan dari nawacitas baik, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng melalui Program BERANI SEHAT, hari ini.
Fakta dilapangan, ia temukan, peran perawat, peran dokter, peran petugas medis, tidak begitu maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.
BACA JUGA: Bawaslu Sulteng Teken MOU bersama Kwarda Pramuka Sulteng
Terungkap, petugas medis yang mestinya merawat pasien namun nyatanya, hanya asik duduk-duduk sambil pegang HP ditangan.
Selain itu, soal fasilitas jauh dari apa yang diharapkan. Olehnya, pasca melakukan SIDAK, sebagai Wakil Rakyat, Marselinus, menerima informasi dari sejumlah tenaga medis, terkait dengan etos kerja tenaga medis yang tidak begitu maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga medis di Rumah Sakit Undata Palu.
Marselinus kepada awak media ini, mengungkap fakta bahwa, dari informasi yang ia himpun dari tenaga medis, dan petugas kesehatan lainnya, ditemukan akar permasalahannya ialah soal kesenjangan dalam memperoleh JASA MEDIS. Mereka umumnya mengeluhkan mengenai kesenjangan pemberian JASA MEDIS dari pucuk pimpinan di RSUD Undata Palu.
“Petugas medis, perawat, dokter, yang menyampaikan kepada saya, banyak keluhan mereka mengenai Jasa Medis. Sayangnya yang menerima banyak itu justru di Managemen. Sementara mereka bagian Managemen yang sudah mendapatkan kontribusi dari pemerintah melalui mungkin tunjangan-tunjangan di bidangnya mereka. Jadi, saya menduga, dana Jasa Medis ini tidak tepat sasaran. Banyak dinikmati oleh mereka sementara sisanya baru dibagi ke tenaga medis,” ungkap Marselinus kepada Filesulawesi.com, Rabu (24/9/2025).
“Kenapa Jasa Medis ini justru dinikmati oleh mereka yang duduk-duduk diatas, unsur pimpinan?. Sehingga bentuk pengakuan dari tenaga medis, perawat, suster kepada saya tidak maksimal bekerja, karena kinerja mereka tidak dihargai sebanding dengan pemberian JASA MEDIS tadi,” katanya menambahkan.
“Mulai dari perawat, suster, bidan, pokoknya bagian teknis, tidak menerima sesuai dengan hasil bahkan dipotong. Saya dengar pernah dipotong, saya tidak tahu apa persoalannya sampai dipotong,” kesalnya.
Selain itu, ia menilai, adanya kebobrokan kinerja terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan di Sulteng ini ialah karena dokter-dokter ahli, diduga mencari tambahan penghasilan melalui bekerja di rumah sakit-rumah sakit lainnya.
Dokter ahli ini kata Marselinus, diduga banyak tidak berada ditempat. Sementara aturan, mereka harus berada di rumah sakit Undata Palu, bertugas selama 1 X 24 jam (sistem roling).
Padahal, dokter ahli yang bertugas di rumah sakit undata Palu bisa diacungi jempol karena bidang keahliannya. Salah satu informasi yang diterima, dokter ahli bisa melakukan operasi otak dan berhasil.
Hanya saja itu tadi, permasalahan pembagian hasil kinerja yang diduga dokter ahli-dokter ahli ini mencari tempat tambahan penghasilan, ketimbang fokus bertugas di rumah sakit undata Palu.
“Dokter-dokter kita ini sebenarnya cukup banyak dan ahli semua, tetapi mungkin mereka mendapatkan jasa medisnya tidak sesuai. Ini alasan yang mungkin menjadi hal dan perlu diungkap. Akibat dari itu, banyak dokter ahli sebagaimana informasi yang saya terima dari masyarakat, mereka bangun kerjasama dengan rumah sakit lain untuk mendapatkan penghasilan,” urainya.
“Hari ini, justru banyak dokter-dokter yang masih KOAS, Dokter koas atau co-assistant adalah mahasiswa kedokteran yang sedang menempuh pendidikan klinis tahap akhir di rumah sakit, justru mereka yang disuruh menghadapi pasien yang mestinya dihadapi oleh dokter ahli. Karena tidak ada dokter ahli maka mereka yang dipakai disitu. Terutama di UGD untuk penanganan pertama, kemudian di bidang-bidang dokter ahli lainnya begitu,” urainya kembali.
Olehnya, ia mengharapkan peran adil dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, keseriusan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, untuk melihat permasalahan kesenjangan KINERJA dan JASA MEDIS di RSUD Undata Palu, sebagai masalah serius dan perlu ditindaklanjuti sesegera mungkin.
“Siapapun itu, kalau kinerjanya tidak dihitung sesuai dengan kerjanya, maka kerjanya akan semrono. Kita ketahui bersama, untuk mendapatkan label dokter ini butuh biaya yang mahal. Kuliah yang ditempuh dengan ilmu yang rumit, lalu hasilnya, kinerjanya hanya dianggap begitu saja, disini masalah utamanya,” beber Marselinus.
“Saya berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memperhatikan masalah Jasa Medis dan saya minta BPK untuk turun, audit. Jangan terjadi pernyalahgunaan jasa medis,” pungkasnya.zal
