PALU, FILESULAWESI.COM –Lembaga legislatif DPRD Kota Palu salah satu lembaga pengawasan yang melekat pada fungsinya, kembali menyoroti soal sajian Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga abai terhadap pemberian asupan gizi gratis kepada siswa yang mengkonsumsinya.
BACA JUGA: Lepkes Expo 2025 Bakal Digelar 30-31 Oktober, Hadirkan Sulselbar dan Sulawesi Tenggara
Belum lama ini, beredar sejumlah informasi di pemberitaan media lokal, ada beberapa sekolah di Kota Palu bahkan diluar daerah, dimana siswanya diduga keracunan disebabkan setelah memakan MBG.
BACA JUGA: Kapolda Sulteng Resmikan Gedung SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi PDI-P, Zet Pakan, meminta kepada seluruh pihak terkait untuk mengevaluasi kembali pendistribusian MBG ke satuan pendidikan.
Termasuk diantaranya ialah mengevaluasi sejumlah mitra dapur MBG untuk mengetahui persis dimana alamat dan siapa pemiliknya. Menurutnya, ini perlu dilakukan agar kedepannya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi bisa segera diantisipasi sedini mungkin.
“Kita harus kaji kembali, kita harus lihat daerah mana saja yang layak, jangan dipukul rata, semua daerah diberlakukan MBG. Misalnya kota Palu sendiri, itu jangan kita pukul rata dari semua sekolah,” kata Zet Pakan kepada Filesulawesi.com, diruangannya, Rabu (1/10/2025) sore.
“Mungkin ada sekolah yang tidak perlu, mungkin ada sekolah yang perlu. Karena ada sekolah-sekolah yang didominasi orang-orang kaya disitu, kan mubazir disitu. Anak-anak orang kaya tidak mungkin mau makan, mubazir, banyak saya dapat itu. Anak-anak pulang ke rumah masing-masing bungkus, ada tetangga anak saya, dia makan di rumah. Ini yang saya kawatirkan, sementara makanan dimasak sejak pagi, dia bawa lagi ke rumahnya nanti dia makan malam lagi, lebih rawan, lebih bahaya lagi. Jadi, saran saya janganlah diberikan kepada anak-anak untuk membawanya,” katanya menambahkan.
“Lihat dulu sekolahnya, seperti SMAN 1 didominasi anak-anak orang kaya semua. Ada juga tingkat SD didominasi orang kaya. Bahkan ada orang tua yang melarang makan makanan MBG di sekolah, kan mubazir itu,” sebutnya kembali.
Selain itu, ia juga meminta untuk perlu dikaji kembali, dievaluasi kembali, berapa besaran angka anggaran sebenarnya yang digelontorkan dari pemerintah pusat kepada mitra atau rekanan dapur MBG.
“Itu juga harus dikaji, dievaluasi kembali terkait ada dugaan mitra memangkas anggaran MBG. Berapa sebenarnya dari pusat? berapa sebenarnya yang diberikan kepada rekanan, jangan dikurangi,” urainya.
“Kalau terjadi, itu adalah tugas dari DPRD untuk mengawasi. Bisa saja kami akan panggil secara RDP. Nanti saya akan koordinasikan terlebih dahulu dengan pimpinan untuk melakukan RDP kepada mitra dapur. Kita akan susun jadwal, kita panggil semua mitra dapur di kota Palu. Dapur-dapur mitra harus jelas dimana tempatnya, siapa pemiliknya,” tutupnya.zal
