PALU, FILESULAWESI.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Tengah, rapat ini membahas strategi pengendalian inflasi menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026, yang digelar di Ruang Polibu, Rabu (14/1/2026).
BACA JUGA: Wakapolda Sulteng Komitmen Tindak Tegas Aktivitas Tambang Ilegal
Dalam arahannya, Wagub dr. Reny menegaskan bahwa antisipasi sejak dini menjadi kunci utama agar lonjakan harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan. Ia mengakui bahwa pada tahun 2025 pengendalian inflasi sempat menghadapi tantangan, namun berkat kerja keras dan kolaborasi lintas sektor, inflasi Sulawesi Tengah tetap berada dalam kondisi terkendali.
BACA JUGA: Ada Kenaikan Tren Positif PAD Kota Palu Sejak 2022 Hingga Tahun 2025
“Alhamdulillah, inflasi Sulawesi Tengah berada di angka 3,31 persen dan masih dinyatakan sehat. Ini adalah hasil kerja luar biasa TPID, dukungan Bank Indonesia, BPS, Bulog, serta seluruh pihak yang terlibat,” ujar Wagub dr. Reny.
Ia menyampaikan bahwa terdapat empat daerah yang menjadi perhatian utama pengendalian inflasi, yakni Kota Palu, Morowali, Tolitoli, dan Luwuk, mengingat daerah tersebut memiliki kontribusi besar terhadap pergerakan harga. Berkat langkah pengendalian yang konsisten, Sulawesi Tengah mampu memperbaiki posisi inflasi dari sebelumnya sempat berada di peringkat atas nasional, kini stabil di kisaran 3,31 persen.
Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, Wagub dr. Reny menegaskan bahwa harga pangan berpotensi mengalami kenaikan. Oleh karena itu, Pemprov Sulteng bersama TPID akan kembali melakukan sidak pasar, serta memantau langsung perkembangan harga komoditas strategis seperti beras, ikan, cabai, telur ayam ras, dan daging sapi.
Untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 2026, TPID Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati sejumlah langkah strategis, antara lain:
- Menjamin ketersediaan stok bahan pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging, cabai, dan bawang,
- Optimalisasi cadangan pangan pemerintah daerah dan koordinasi intensif dengan Bulog,
- Operasi pasar murah secara masif, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran, terutama di wilayah rawan inflasi dan terdampak cuaca,
- Antisipasi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem dengan menyiapkan jalur logistik alternatif,
- Monitoring harga harian secara intensif melalui sistem pelaporan TPID,
- Penguatan komunikasi publik agar masyarakat berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Ir. Muhammad Irfan Sukarna, menyampaikan bahwa tren inflasi Sulawesi Tengah terus menunjukkan perbaikan, dari 3,92 persen pada Oktober, 3,50 persen pada November, hingga 3,31 persen pada Desember. BI merekomendasikan optimalisasi operasi pasar murah dengan fokus pada komoditas yang secara historis mengalami kenaikan harga saat Ramadan dan Idulfitri.
Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Imron Taufik J. Musa, memaparkan hasil bedah data inflasi Ramadan 2023–2025.
Ia menegaskan bahwa beras selalu mengalami inflasi setiap Ramadan, sehingga penguatan stok dan ketahanan pangan daerah menjadi prioritas utama, termasuk pengendalian inflasi komoditas perikanan yang menjadi ciri khas Sulawesi Tengah.
Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bank Indonesia, BPS, Bulog, BMKG, serta jajaran TPID dan perangkat daerah terkait, sebagai bentuk komitmen bersama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Sulawesi Tengah.(***)
