PALU, FILESULAWESI.COM – Ketua Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Provinsi Sulawesi Tengah, Harsono Bareki, menegaskan bahwa pihaknya menolak dan tidak mengakui adanya surat somasi yang dilayangkan oleh PT Turoleto Battu Indah terkait kritik terhadap proyek preservasi jalan nasional segmen Tagolu–Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
BACA JUGA: PWI Sulteng Kirim Dua Pengurus Ikuti Retret PWI–Kemenhan
Menurut Harsono, apa yang disebut sebagai somasi tersebut tidak pernah diterima secara resmi dan hanya dikirimkan melalui grup WhatsApp Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK). Hingga saat ini, dirinya mengaku tidak memegang dokumen fisik surat tersebut.
BACA JUGA: Wali Kota Palu Terima Kunjungan Kasetum Kodam XXIII/Palaka Wira
“Jadi somasi perusahaan itu, kami tidak anggap somasi. Kami tolak dan sudah kami jawab. Karena dia kirim lewat grup ARAK, maka saya kirim juga lewat grup ARAK. Sampai sekarang saya tidak pegang fisik surat itu. Jadi saya katakan itu bukan somasi, itu surat kaleng. Ini menandakan ketidakprofesionalan,” kata Harsono kepada redaksi Filesulawesi.com saat ditemui di salah satu Warkop di Kota Palu, Rabu (28/1/2026) siang.
Harsono juga menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembungkaman terhadap pers dan lembaga anti-korupsi, yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam negara demokrasi.
“Ini pembungkaman pers dan pembungkaman lembaga anti-korupsi. Kontrol masyarakat dan kontrol publik itu wajib dilakukan karena yang digunakan adalah uang negara. Setiap rupiah uang negara wajib dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kehadiran KRAK di lapangan semata-mata untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap proyek bernilai Rp101 miliar yang bersumber dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah dan dikerjakan oleh PT Turoleto Battu Indah.
“Tugas kami mengontrol agar pekerjaan itu berjalan dengan bagus. Karena menurut dugaan kami, mulai ada indikasi kegagalan. Maka kami harus mempresure supaya tidak jadi gagal. Tidak ada kepentingan lain selain untuk mensukseskan pekerjaan itu,” jelasnya.
Harsono menambahkan, dirinya turun langsung ke lapangan tanpa perantara, bersama satu anggota KRAK lainnya, dengan waktu yang berbeda. Namun, dari hasil peninjauan tersebut, pihaknya menilai tidak ada perubahan signifikan di lapangan.
“Dari hasil kami tinjau, tidak ada perubahan situasi. Itu yang kami tidak inginkan. Ini pekerjaan 100 miliar rupiah, tidak boleh salah-salah. Makanya kami melakukan kritik. Tujuannya cuma satu, agar pekerjaan ini berhasil,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan KRAK tidak bermuatan tendensi lain, apalagi kepentingan pribadi atau kelompok.
“Tidak ada indikasi lain. Tidak ada kepentingan lain selain untuk mensukseskan pekerjaan di Poso, di segmen Tagolu–Tentena. Karena itu kami harus turun dan mengkritik,” tutup Harsono.zal
