Di Sulteng, 300 Ribu Kepala Keluarga Belum Miliki Rumah

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi II, Recky Walter Lahope. FOTO: Mohammad Rizal/Filesulawesi.com

PALU, FILESULAWESI.COM – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi II, Recky Walter Lahope, menyebut masih ada 300 ribu Kepala Keluarga (KK) di Sulawesi Tengah, belum memiliki rumah layak huni.

BACA JUGA: Jelang Ramadan, Sekprov Novalina Tinjau Gerakan Pangan Murah

Bacaan Lainnya
M. Ridha Saleh

Hal ini disampaikan Kepala Balai Recky Walter Lahope, saat diadik menjadi narasumber dalam topic Talkshow yang digelar PWI Sulteng, bekerjasama dengan Apersi Sulteng, Bank BTN serta Produsen Baja Ringan, Kamis (12/2/2026).

Dalam paparannya pertama kali, ia menyebutkan mengapa dikatakan wilayah Sulawesi II, hal ini karena memiliki cakupan wilayah kerja Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Barat (Sulbar).

BACA JUGA: Open Traffic Jembatan Palu IV Resmi Dibuka, Wagub Sulteng: Mari Kita Jaga dengan Baik

“Ini merupakan target kita dalam melaksanakan perumahan,” ungkap Kepala Balai P3KP kepada redaksi Filesulawesi.com.

Selanjutnya, ia menambahkan, terkait program strategis dan prioritas pemerintah dalam memberikan hunian dan infrastruktur memadai bagi masyarakat. Dijelaskannya, terdapat serangkaian program pemerintah untuk mendukung hal itu.‎

“Untuk Sulawesi Tengah, kita masih ada 300.000 yang belum memiliki rumah, sementara untuk Sulbar sendiri ada di sekitar 4-5 ribu yang belum miliki rumah,” sebutnya.

“Ini sangat miris, memprihatinkan, ternyata ada yang sudah membentuk keluarga tetapi belum memiliki rumah,” sebutnya kembali.

Presiden RI Prabowo Subianto, melihat ini menjadi isu yang strategis bahwa negara dikatakan sejahtera dan berhasil kalau masyarakatnya sudah memiliki rumah yang layak. Sehingga presiden memprogramkan yang disebut dengan 3 juta rumah.

Program 3 juta rumah ini, adalah program bersama. Kita diberikan kelonggaran-kelonggaran melalui program FLPP dengan hitungan cicilan yang sangat mudah. Jadi masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat MBR berhak mendapatkan program ini.

“Di Sulteng, MBR berpenghasilan minimal 3 jutaan. Mereka yang berhak,” kata Kepala Balai P3KP.

Di sisi lain, ia mengatakan, hingga saat ini, pihaknya sedang mengerjakan program pemerintah yakni ‎Bantuan Stimulan Pemerintah Swadaya ke masyarakat (BSPS). Di wilayah kerjanya, pihaknya akan menyelesaikan setidaknya 12.000 unit bedah rumah dalam program itu.

“Sulbar 4.000 dan Sulteng 8.000. Ini stimulan, intervensi dari pemerintah berupa bantuan bahan bangunan dan upah kerja,” tutupnya.zal

Kasatker
Kadishub Kota Palu
Kakan Kemenag Kota Palu
Kepala Dinas Sosial Kota Palu
Camat Tatanga
Kepala Bapenda Kota Palu

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *