Senin, RSUD Undata Palu dan Instansi Terkait Bahas Polemik Pembangunan Pagar

PALU, FILESULAWESI.COM – Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan pagar RSUD Undata Palu, Muhammad Tamrin, membantah adanya pembangunan pondasi pagar yang berdiri di atas saluran drainase kota.

BACA JUGA: Serikat Buruh Menang Voting, UMP Sulteng 2027 Ditetapkan Rp 3.453.000

Bacaan Lainnya

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul pemberitaan mengenai dugaan pembangunan pagar RSUD Undata yang berada di atas saluran drainase dan menyebabkan penyempitan badan jalan.

BACA JUGA: DWP Palu Berbagi Paket Bantuan di TPA Kawatuna

Saat memberikan penjelasan pada Sabtu (21/11/2026), Tamrin mengatakan, keberadaan saluran drainase baru diketahui setelah proses penggalian dilakukan. Sebelumnya, saluran tersebut tidak terlihat karena tertutup dan berada mengikuti jalur pagar lama RSUD Undata.

Menurutnya, setelah menemukan saluran drainase yang mengarah ke sisi kanan lokasi pembangunan, pihak pelaksana langsung melakukan penyesuaian posisi pondasi dan tali ukur agar tidak mengganggu fungsi saluran tersebut.

“Awalnya, keberadaan drainase tersebut tidak diketahui karena kondisinya tertutup dan mengikuti jalur pagar lama RSUD Undata. Setelah dilakukan penggalian, drainase baru ditemukan di dekat area jembatan. Saat itu belum ada pemasangan material pondasi di atas drainase,” jelas Tamrin.

Ia menambahkan, pihak pelaksana kemudian sepakat memundurkan posisi pondasi dan menyesuaikan tali ukur setelah mengetahui keberadaan saluran drainase tersebut.

“Jadi, tidak ada unsur kesengajaan dalam pekerjaan tersebut. Intinya tidak benar jika pihak pelaksana melakukan pembangunan pagar RSUD Undata Palu berdiri di atas saluran drainase kota,” tegasnya.

Terkait rekomendasi pembongkaran, Tamrin mengungkapkan bahwa dalam pertemuan bersama instansi terkait pada Jumat (20/11/2026), sempat muncul usulan agar bagian yang dinilai berada di atas saluran drainase ditutup atau dibongkar.

“Jadi salah satu rekomendasinya adalah ditutup atau dibongkar yang di drainase. Tapi kemudian kami tidak lakukan karena memang belum ada bangunan di atas drainase seperti yang ramai diberitakan,” ungkapnya.

Untuk sementara, pekerjaan pada bagian atas yang berdekatan dengan saluran drainase dihentikan sambil menunggu hasil koordinasi lebih lanjut.

Tamrin menyebutkan, pihak RSUD Undata berencana menggelar pertemuan lanjutan pada Senin (23/11/2026) pukul 13.00 WITA.

Pertemuan tersebut rencananya melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), instansi yang membidangi tata ruang, serta pengelola aset daerah atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Harapan kita ini ada solusinya, karena ini kan akhir tahun, kita juga harus mempercepat proses,” harapnya.
Pemkot Palu Sebelumnya Minta Pembangunan Dihentikan

Sebelumnya, Pemerintah Kota Palu menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan inspeksi gabungan yang melibatkan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP), Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dari hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan dugaan pembangunan pagar yang tidak sesuai ketentuan tata ruang karena berada di atas saluran drainase kota dan menyebabkan penyempitan badan jalan.

Selain itu, bagian yang dinilai melanggar ketentuan diminta untuk dibongkar dan saluran drainase yang terdampak dikembalikan ke kondisi semula.

Persoalan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pihak RSUD Undata dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terutama menyangkut kejelasan status lahan yang digunakan untuk pembangunan pagar.
Pemerintah Kota Palu menegaskan bahwa pemanfaatan lahan harus tetap memperhatikan keberadaan fasilitas umum dan infrastruktur kota.

Sementara itu, pihak RSUD Undata berharap pertemuan lanjutan bersama instansi terkait dapat memperjelas persoalan tersebut, sehingga pembangunan pagar dapat diselesaikan sesuai ketentuan tanpa mengganggu fungsi drainase maupun kepentingan publik.(***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *