Pemrov Sulteng Siapkan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Plh Kepala BPKAD Sulteng Haris
Plh Kepala BPKAD Sulteng Haris. FOTO : Mohammad Rizal/Filesulawesi.com

PALU, FILESULAWESI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), telah menyiapkan porsi anggaran untuk program makan bergizi gratis.

BACA JUGA: Kadisdikbub Kota Palu Support Program Virtual Berbasis Teknologi VR kepada Siswa

Bacaan Lainnya

Penyediaan anggaran makan bergizi gratis ini tentunya sekaitan dengan pencanangkan dari program unggulan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Maka mau tidak mau, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ikut menselaraskan dan turut bersinergi dalam mensukseskan program dari pemerintah pusat tersebut.

Plh Kepala BPKAD Sulteng Haris, ia menyampaikan, secara kewenangan bahwa Pemrov Sulteng hanya menangani satuan pendidikan di tingkat SMA/SMK/dan Swasta yang sederajat.

Kaitanya dengan program makan bergizi gratis, sampai saat ini soal regulasi atau aturan dari pemerihah pusat tersebut belum diterima.

“Cuman saya dengar atau dapat informasi dari teman-teman di pemerintah pusat, bahwa kemungkinan skemanya dengan menggunakan Sharing Anggaran (Sharing anggaran antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat), hanya sampai saat ini regulasinya belum ada,” ungkap Haris kepada FileSulawesi.com, Rabu (13/11/2024).

“Tetapi Insya Allah, kalau misalkan akan ditetapkan sharing anggaran, maka Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah siap. Tentunya itu kita tidak bisa menghindari atau menolak,” katanya menambahkan.

Kemudian, menurutnya, APBD ini kan proyeksinya untuk masyarakat. Maka setiap yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, Pemrov Sulteng ikut mensukseskannya.

Selaras dengan hal tersebut, inipula dipertegas saat pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Pusat, di Sentul, beberapa waktu lalu, dimana telah ditegaskan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi.

“Berarti tidak ada alasan pemerintah daerah untuk tidak menyiapkan anggarannya,” kata Haris.

“Progres APBD tahun 2025 itu sudah selesai Paripurna, tinggal menunggu hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri,” tutupnya.zal

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *