PALU, FILESULAWESI.COM – Komisi C DPRD Kota Palu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kota Palu khususnya kepada Dinas PU, serta pelaksana proyek pekerjaan di kota Palu tahun anggaran 2024, Senin (23/12/2024) siang.
BACA JUGA: Pekerjaan Amburadul: Satu Kontraktor di Kota Palu Tangani Hingga Tiga Proyek Tahun 2024
Pembahasan yang mengemuka di dalam RDP yakni keterkaitan soal dugaan adanya keterlambatan dari sejumlah item pekerjaan proyek di kota Palu, tahun anggaran 2024.
Selain itu, dalam skema pembahasan di RDP pula, mengemuka soal ketidakmampuan PAD Kota Palu untuk membayar kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek sehingga diduga pembayaran proyek tersebut akan dibayarkan pada tahun 2025, atau melompat tahun.
Hal ini sebagaimana disampaikan Anggota Komisi C DPRD Kota Palu Alfian Chaniago, dihadapan Ketua Komisi C DPRD Kota Palu Abdurahim Nasar Al-Amri, Anggota Komisi C lainnya, OPD teknis Pemkot Palu serta pelaksana proyek (Kontraktor) yang sempat hadir dalam pembahasan RDP.
Alfian Chaniago ungkapkan, dengan melihat skema pekerjaan proyek di kota Palu tahun 2024 yang semakin amburadul, sebaiknya ia menyarankan untuk pekerjaan yang dianggap amburadul agar diputus kontrak saja.
“Kalau saya dimintai pendapat, proyek DLH itu putus kontrak, DLH harus putus kontrak. Pembangunan Masjid yang di Huntap Tondo 1 sana putus kontrak, itu tidak ada sampai 70 persen, saya sudah kesana kok, tiap hari saya lewat situ, begitu juga dengan kegiatan lainnya,” kata Alfian Chaniago kepada FileSulawesi.com.
“Saya berbicara disini merasa sangat kasihan sekali. Rakyat dikejar-kejar pembayaran pajak dan lain sebagainya tetapi pekerjaan dikerjakan dengan amburadul,” katanya menambahkan.
Menurutnya, dengan harapan agar pekerjaan proyek tahun 2025 tidak terulang kembali, pemerintah kota Palu saat ini tidak siap. Hal ini dibuktikan dengan realisasi dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu sangat mines atau minim.
“Pemda tidak siap, saya pikir kita tunda pekerjaan-pekerjaan kita. Kasihan, nanti kita malu sendiri, kita di DPRD malu juga, kita marah-marah kontraktor padahal kita tidak siap membayar. Apalagi realisasi kita di tahun ini mines, salah satu contoh perhubungan. Dinas Perhubungan ditarget 14 miliar, potensi 19 miliar, masuk diakal, tetapi ketika realiasi hanya 1,1 miliar, apa ini,” katanya.
“Jadi, kalau kita tidak punya uang, yah tidak usah bikin kegiatan, kita juga malu, DPRD juga malu,” beber politisi partai Gerindra tersebut.
Selain itu, Anggota DPRD Kota Palu periode 2024-2029 ini juga menyesalkan, sejumlah proyek di kota Palu tahun 2024 bernilai belasan miliar namun kenyataannya tidak masuk diakal dengan angka segitu.
“Kalau saya seperti ada juga penganggaran-pengangaran yang tidak masuk diakal seperti Taman yang ada di Lasoso SMA 4, itu kan 10 miliar lebih. Kalau kita lihat volume seperti itu tidak masuk diakal, hanya tamannya saja itu 6,4 miliar, tidak ada pembersihan disana. Apa yang bikin mahal disitu, kalau kita mau Tanya apa yang bikin mahal disitu. Kalau bilang batu alam tidak juga, kita tahu harga batu alam. Ada lagi Pekerjaan kantor dinas sosial juga itu tidak selesai-selesai,” jelasnya.
“Saya ingatkan kepada seluruh kontraktor-kontraktor, kalau itu memang belum siap, belum bersih itu pekerjaan, jangan coba-coba itu pasang kaca, pintu dan sebagainya, seperti yang terjadi di kantor dinas sosial dan Baruga,” kesalnya.
“Kalau beberapa kegiatan seperti DLH, pekerjaan Masjid, yang lain-lain, kalau memang putus kontrak, yah putus kontrak saja. Dan saya harap kedepan, kita cari kontraktor yang bonafit lah,” pungkas Alfian Chaniago.zal
