PALU, FILESULAWESI.COM – Menurut Ridha Saleh, Gagasan membentuk satgas Reforma Agraria oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, harus diapresiasi bahkan harus mendapatkan dukungan politik dan sosial dari semua kalangan.
BACA JUGA: Intip Yuk Kegiatan Positif Pembelajaran Selama Ramadhan di SMAN 6 Palu
Sebab, gagasan ini sangat berkaitan dengan nilai kemanusiaan, hak asasi manusia dan keberlanjutan hidup sektor petani dan nelayan. Dimana, sektor tersebut sejalan dengan program strategis nasional.
Oleh karena itu, pembentukan satgas tersebut sebaiknya diletakan dalam konteks, bahwa (1). reforma agraria sebagai program strategis daerah, (2). Memiliki skala prioritas (3). Terintegrasi pada pedoman yang telah ditata kelola dalam penyusunan RPJMD yaitu Pro pengentasan kemiskinan, Lapangan kerja, pemenuhan Hak, serta keberlanjutan, tegas Ridha Saleh Mantan Tenaga Ahli Gubernur Sulteng, era Rusdy Mastura.
Hal ini penting, sebab Reforma agraria tidak hanya menyangkut penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah, disitulah dibutuhkan skala prioritas.
Sebab, reforma agraria ada aspek lahan yang terkait yaitu penataan struktur penguasaan atas tanah, akses atas petani terhadap keadilan serta kebijakan yang melindungi kedaulatan atas pangan, lanjutnya.
Apalagi saya ketahui bahwa masalah atau konflik agraria di Sulawesi Tengah itu umumnya adalah konflik agraria struktural bahkan syarat akan kepentingan baik kepentingan pemerintah daerah itu sendiri dan kepentingan modal.
Dalam konteks itulah, pembentukan satgas ini harus di perkuat dengan kekuatan legal dari Gubernur serta memerintahkan beberapa OPD garda depan, untuk membackup kerja-kerja satgas tersebut.
Tanpa itu, nanti satgasnya bisa akan kelelahan dan tidak dapat bekerja maksimal.(***)
