DONGGALA, FILESULAWESI.COM – Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke Sulawesi Tengah mencatat momen penting bagi Kabupaten Donggala. Didampingi Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, AHY meninjau langsung Pelabuhan Donggala sekaligus menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
BACA JUGA: Melek Teknologi Harus Ditunjang dengan Etika, Pesan Kadis Pendidikan Kota Palu
Dalam kunjungan tersebut, rombongan disambut hangat oleh Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, dan langsung melakukan peninjauan ke sejumlah titik infrastruktur pelabuhan. AHY menyebut kunjungannya ke Donggala sebagai pengalaman pertama yang berkesan, terlebih saat menyaksikan langsung kemajuan terminal penumpang yang diharapkan menjadi simpul konektivitas penting bagi masyarakat dan arus barang di Sulawesi Tengah.
BACA JUGA: LPP Mitra Edukasi Gelar Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial di Kota Palu
“Saya rasa ini adalah kenangan yang akan selalu saya bawa. Pelabuhan Donggala memiliki peran vital dalam menghubungkan masyarakat dengan potensi ekonomi daerah, khususnya di wilayah yang kaya akan komoditas sumber daya alam,” kata AHY.
Ia menekankan pentingnya konektivitas sebagai fondasi pembangunan berkeadilan.
“Apalah artinya sumber daya alam kalau tidak bisa didistribusikan dengan baik. Maka pembangunan infrastruktur harus menyentuh seluruh wilayah, termasuk yang rentan, terpencil, dan terdampak bencana,” ujar AHY.
Sebagai Menko yang mengoordinasikan kementerian teknis seperti PUPR, Perhubungan, ATR/BPN, dan Transmigrasi, AHY menyebut akan menggelar rapat koordinasi besar di Palu bersama para kepala daerah se-Sulawesi dan kawasan Indonesia Timur untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat, tapi merata dan berkelanjutan.
Selain meninjau infrastruktur, AHY secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat serta pemerintah daerah, termasuk sertifikat aset barang milik negara (BMN), barang milik daerah (BMD), hingga tanah wakaf.
“Sertifikat ini bukan sekadar legalitas, tapi juga sarana pemberdayaan ekonomi. Gunakan secara produktif, jangan konsumtif. Ini adalah bentuk kehadiran negara yang memberi ketenangan dan kepastian hukum bagi rakyat,” pesan AHY di hadapan para penerima.
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menambahkan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sulawesi Tengah menunjukkan progres baik. Hingga Juli 2025, dari target 5.494 bidang, telah selesai 4.797 bidang atau sekitar 95,5 persen. Di Donggala sendiri, sertifikat yang diserahkan hari ini mencakup 160 bidang dari total 4.384 bidang se-Sulawesi Tengah.
Ia juga menegaskan keberlanjutan visi pertanahan AHY saat menjabat sebagai Menteri ATR/BPN sebelumnya.
“Pak Menko AHY sangat memahami kompleksitas pertanahan. Kehadiran beliau hari ini adalah bentuk konsistensi terhadap reforma agraria dan pemberdayaan masyarakat melalui kepastian hukum,” ujar Ossy.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Sulawesi Tengah. Ia menilai penyerahan sertifikat ini sebagai bagian dari kehadiran nyata negara dalam melindungi hak rakyat.
“Tanah bukan hanya objek ekonomi, tapi identitas dan masa depan. Sertifikat tanah memberi ketenangan, membuka akses modal, dan mendukung pembangunan berkeadilan,” ujar Gubernur Anwar.
Ia juga memohon perhatian Menko AHY dan Menteri ATR/BPN atas sejumlah masalah strategis daerah, salah satunya terkait proses sertifikasi lahan Pelabuhan Gonenggati di Donggala yang hingga kini belum rampung.
Bupati Donggala Vera Laruni pun turut menyuarakan harapan agar pembangunan infrastruktur di wilayahnya segera mendapat perhatian.
“Masih banyak jalan dan jembatan kami yang dari batang kelapa. Kalau hujan, anak-anak tak bisa ke sekolah. Kami berharap dukungan Pak Menteri benar-benar hadir untuk daerah kami yang tertinggal dan rawan bencana ini,” ujarnya.(***)
