Konkerprov PGRI Sulteng Bakal Digelar 12-14 September 2025, Berikut Agendanya

Ketua PGRI Sulteng periode 2024-2029 terpilih Syam Zaini, S.Pd, M.Pd
Ketua PGRI Sulteng periode 2024-2029 terpilih Syam Zaini, S.Pd, M.Pd. FOTO : Mohammad Rizal/FileSulawesi.com

PALU, FILESULAWESI.COM – Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) PGRI Sulawesi Tengah bakal digelar tanggal 12-14 September 2025, mendatang. Lalu, apa saja agenda utama yang dibahas selama pelaksanaan kegiatan tersebut.

BACA JUGA: Panen Raya Padi Perdana, Lumbung Pangan Pertanian di Kabupaten Sigi

Bacaan Lainnya
iklan KOMNAS HAM Sulteng

Kepada sejumlah awak media, Ketua PGRI Sulteng, Syam Zaini, S.Pd, M.Si, dalam keterangan resminya, menyampaikan, bahwa pelaksanaan Konkerprov PGRI pada periode 2024-2029 digelar di Hotel Grand Syah, jalan Cikditiro, Kota Palu, tanggal 12-14 September 2025. Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) adalah agenda tahunan PGRI Sulteng untuk membahas dan menetapkan program kerja organisasi.

BACA JUGA: Wakil Gubernur Sulteng Resmi Tutup Sepakbola Dangdut Nambaso di Palu

“Jadi, perlu kami sampaikan tujuan dari Konferensi Kerja ini adalah untuk mengevaluasi program yang telah dilaksanakan PGRI Sulteng dari satu tahun sebelumnya. Sejak kami dilantik sebagai pengurus PGRI Sulteng yaitu bulan September 2024,” ungkap Syam Zaini kepada Filesulawesi.com.

Selain itu, dalam Konferensi kerja pula membahas sejumlah program lainnya. Diantaranya ialah membahas program kerja satu tahun kedepannya. Mempertanggung jawabkan keuangan selama satu tahun kepengurusan.

Kemudian, kita juga membahas isu-isu yang terkait dengan yang berkembang saat ini. Sehingga kita menghadirkan juga dari Polda Sulteng. Isu tentang perlindungan Guru, tentang Kriminalisasi.

Kemudian, pengurus juga menghadirkan dari pejabat tinggi di DPRD Sulteng. Kita meminta sejumlah pandangan-pandangan terkait dengan kebijakan tentang alokasi keuangan, tentang pendidikan di Sulawesi Tengah.

“Kita selaku pengurus PGRI, meminta kepada DPRD Sulteng selaku badan legislatif untuk mendukung gerakan, bahwa anak-anak Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah, untuk jangan sampai tidak sekolah, atau putus sekolah,” urainya.

“Sebagaimana sesuai dengan programnya Gubernur dan Wakil Gubernus Sulteng saat ini yakni Program BERANI Cerdas,” urainya kembali.

Kemudian, selain menghadirkan pejabat tinggi DPRD Sulteng, pengurus PGRI Sulteng juga menghadirkan pejabat tinggi BKD Sulteng dan Dinas Pendidikan Sulteng, melalui tema tata kelola guru ASN dan PPPK.

“Sekarang ini kan masih bergulir, sehingga kita meminta pandangannya dari BKD, seperti apa itu. Apakah di Sulteng masih kekurangan guru, data-datanya apakah ada. Lalu bagaimana konsekuensinya dengan PPPK Guru. Nah, ada yang diangkat di sekolah tapi kelebihan. Nah, ada juga sebaliknya diangkat di suatu sekolah malah di sekolah itu justru kekurangan,” kata Syam Zaini.

“Jadi, inilah yang kita hadirkan dari BKD untuk bisa menjawab permasalahan tesebut,” sambung Syam Zaini.

Kemudian ia jelaskan, pelaksanaan Konferensi Kerja PGRI dihadiri oleh 13 pengurus kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Mereka telah menyatakan kesiapannya untuk hadir pada pelaksaan tersebut.

“Insya Allah tanggal 12 September Chek In pukul 14.00 Wita Siang. Kemudian kita memulai Rapat Pleno sampai sore, kemudian pukul 19.30 malam sampai dengan selesai itu akan dibuka oleh Gubernur Sulteng Dr H Anwar Hafid,” bebernya.

Dalam hal ini sebagaimana informasi yang ia terima, Gubernur Sulteng bersedia untuk menghadiri dan sekaligus membuka kegiatan. Juga dalam kegiatan konferensi kerja PGRI, dirangkaikan dengan penyematan IBUNDA Guru Provinsi Sulawesi Tengah yaitu istri Gubernur Sulteng, Sry Nirwanti Bahasoan.

Sementara itu, dari informasi yang diterima juga, Pengurus Besar (PB) PGRI yang hadir ialah Wakil Ketua PB PGRI Drs H Baskara Aji. Ketua Umum PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, berhalangan hadir karena pada waktu yang bersamaan menghadiri kegiatan diluar negeri.

“Harapannya, dengan Konferensi Kerja Provinsi PGRI kita mensupport sekaligus meminta kepada pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, agar penggunaan dana publik itu betul-betul untuk pendidikan, untuk pendidikan yang lebih baik lagi,” jelas Kepsek SMAN 4 Palu ini.

“Artinya, bukan sekedar anak-anak itu sekolah, tidak putus sekolah, tetapi bagaimana anggaran dana publik itu untuk kualitas pendidikan di Sulawesi Tengah yang lebih baik lagi kedepannya,” pungkasnya.zal

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *