DONGGGALA, FILESULAWESI.COM – Bupati Donggala menerima audiensi sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di ruang kerja Bupati Donggala. Audiensi tersebut dihadiri oleh Yayasan Sikola Mombine, WALHI Sulawesi Tengah, SHEEP Indonesia, Evergreen Indonesia, dan IMUNITAS.
BACA JUGA: Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Sekdaprov Sulteng Tegaskan Kolaborasi untuk Percepatan Pembangunan
Pertemuan diawali dengan pemaparan OMS terkait wilayah program serta berbagai kegiatan yang tengah dijalankan di Kabupaten Donggala. Dalam kesempatan tersebut, OMS mendorong pembentukan Forum Multi Pihak sebagai instrumen kolaborasi strategis untuk mendukung pencapaian RPJMD serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Donggala.
BACA JUGA: Politisi Asal Sigi Imran Latjedi, Apresiasi Program BERANI LANCAR
Forum Multi Pihak ini dirancang sebagai ruang sinergi lintas aktor yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Donggala, OMS, akademisi, komunitas, dan media, dengan Bappeda Donggala sebagai leading sector. Kehadiran forum ini diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai inisiatif OMS yang selama ini berjalan secara parsial agar saling menguatkan dan berdampak lebih luas terhadap pembangunan daerah.
Isu-isu yang selama ini dikerjakan OMS bersifat crosscutting dan sejalan dengan program pemerintah daerah. Oleh karena itu, forum ini diyakini dapat mendukung percepatan pembangunan yang tengah diinisiasi Pemerintah Kabupaten Donggala. Selain itu, forum ini juga diharapkan mempermudah OMS dalam melakukan advokasi kebijakan serta membuka akses terhadap data pemerintah, baik di tingkat komunitas maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine, Nur Safitri Lasibani, menjelaskan bahwa pembentukan Forum Multi Pihak tidak akan membebani APBD, mengingat OMS yang terlibat memiliki sumber pendanaan mandiri.
“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, Forum Multi Pihak ini justru menjadi bentuk dukungan OMS melalui program-program yang telah dan sedang dijalankan. Kami juga melihat kepemimpinan Ibu Bupati sebagai perempuan semakin melegitimasi citra pemimpin yang partisipatif, membuka ruang kolaborasi, serta mendorong program-program pembangunan yang lebih inklusif,” ujarnya.
Sementara itu, Stevandi, perwakilan WALHI Sulawesi Tengah, menilai Forum Multi Pihak dapat menjadi jalur advokasi baru yang melengkapi mekanisme advokasi yang telah berjalan.
“Melalui kolaborasi, harapannya advokasi kepada pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan maksimal,” katanya.
Forum Multi Pihak juga diharapkan menjadi entry point untuk mengakses sumber-sumber pendanaan baru. Hal ini mengingat banyak lembaga donor mensyaratkan adanya dukungan pemerintah daerah serta kolaborasi multi pihak. Di sisi lain, terdapat pula sumber pendanaan tertentu yang tidak dapat diakses pemerintah, namun dapat diakses oleh OMS atau NGO.
Bupati Donggala menyampaikan apresiasi atas kontribusi OMS yang selama ini telah membantu kerja-kerja pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya menyambut terbuka inisiatif pembentukan Forum Multi Pihak di Kabupaten Donggala. Harapannya, forum ini dapat semakin mensinergikan kemitraan antara pemerintah daerah dan OMS/NGO. Selanjutnya, silakan berkoordinasi dengan Bappeda Donggala, dan saya akan menyampaikan inisiatif ini kepada seluruh OPD terkait untuk mendukung implementasinya di lapangan,” ujar Bupati Donggala.
Dalam kondisi efisiensi anggaran yang sedang berlangsung, Bupati Donggala juga berharap OMS atau NGO yang memiliki sumber pendanaan mandiri dapat turut membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program yang sejalan dengan agenda pembangunan daerah.
Ke depan, Forum Multi Pihak di Kabupaten Donggala diharapkan menjadi wadah kolaborasi strategis yang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan OMS. Dengan dukungan lintas aktor, forum ini tidak hanya mempercepat pencapaian target pembangunan, tetapi juga membuka peluang pendanaan baru serta memperkuat legitimasi peran Organisasi Masyarakat Sipil di Kabupaten Donggala.(***)
