MORUT, FILESULAWESI.COM – Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah menyampaikan keprihatinan dan kritik atas kehadiran aparat Kepolisian dan TNI di lokasi sengketa lahan sawit antara warga Desa Taronggo dan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara.
BACA JUGA: Penganiayaan Berat di Jalan Munif Rahman Palu Berakibat Korban Meninggal Dunia
Kehadiran aparat keamanan dalam jumlah signifikan di tengah konflik agraria tersebut dinilai berpotensi memperkuat ketegangan dan menciptakan rasa intimidasi terhadap warga yang sedang memperjuangkan hak atas tanah mereka. Komnas HAM menegaskan bahwa pendekatan keamanan tidak seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik agraria yang bersifat sipil dan menyangkut hak-hak dasar masyarakat.
BACA JUGA: Kabupaten Morowali dan Morut Mulai Ditertibkan Kendaraan Tambang ODOL
“Kami menilai bahwa kehadiran aparat bersenjata di lokasi sengketa dapat mengganggu proses dialog dan memperlemah posisi tawar masyarakat. Negara seharusnya hadir untuk melindungi hak warga, bukan menciptakan suasana represif,” tegas Kepala Kantor Komnas HAM Sulawesi Tengah, Livand Breemer.
Komnas HAM mendesak agar aparat Kepolisian dan TNI menarik diri dari lokasi sengketa dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian kepada mekanisme hukum dan mediasi yang adil. Komnas HAM juga meminta Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk segera memfasilitasi penyelesaian sengketa secara transparan, partisipatif, dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia.
Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi pelaksanaan HAM, Komnas HAM akan terus memantau perkembangan situasi di Desa Taronggo dan siap melakukan investigasi lebih lanjut apabila ditemukan indikasi pelanggaran hak-hak warga.(***)
