PALU, FILESULAWESI.COM – Gubernur Sulteng Anwar Hafid menginstruksikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, untuk segera menindaklanjuti hasil Rapat Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Senin (6/7/2026).
BACA JUGA: Personel Batalyon A Pelopor Patroli Keamanan di Desa Ngata Baru Kabupaten Sigi
Instruksi tersebut ditindaklanjuti melalui Rapat Teknis Pengusulan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang digelar pada Selasa (7/7/2026). Rapat tersebut dihadiri seluruh Dinas Perkim dari kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah.
BACA JUGA: Gubernur Sulteng Hadiri Perayaan HUT ke-66 Kabupaten Banggai
Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Akris Fatta Yunus, mengatakan hasil rapat menghasilkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah.
“Hasil rapat antara lain mendorong percepatan penginputan data By Name By Address (BNBA) RTLH ke dalam aplikasi My PKP guna memenuhi kuota Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 5.977 unit pada tahun 2026,” ujar Akris.
Mantan Kepala BPBD Sulawesi Tengah dan Donggala itu menjelaskan, pemerintah kabupaten dan kota diberikan batas waktu hingga 11 Juli 2026 untuk menyampaikan usulan penerima program BSPS.
Menurut Akris, program peningkatan kualitas RTLH melalui BSPS sejalan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni BERANI Sejahtera melalui program BERANI Bedah Rumah.
Program tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan perbaikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tengah.
Ia menjelaskan, sasaran utama program adalah masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1, 2, 3, dan 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang meliputi kelompok sangat miskin, miskin, rentan miskin, hingga hampir miskin.
“Realisasi Program BERANI Bedah Rumah di Sulawesi Tengah berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem melalui renovasi rumah tidak layak huni, sehingga masyarakat yang paling membutuhkan dapat memperoleh hunian yang lebih layak dan sehat,” pungkas Akris.(***)
