PALU, FILESULAWESI.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025 – 2030 di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, pada Selasa (25/11/2025). Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru yang diharapkan mampu memperkuat tata kelola zakat di daerah.
BACA JUGA: Aktivitas Layanan Tetap Berjalan Dilokasi Pemasangan Spanduk Sengketa Hukum PT Telkom Palu
Susunan pimpinan baru BAZNAS Sulteng ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 400.871/420/Ro.Kesra-G.ST/2025. Hatamuddin Tamrin, sebagai ketua, didampingi Ashari, sebagai Wakil Ketua I; Drs. Hasan Lasiata, sebagai Wakil Ketua II; Bahran, sebagai Wakil Ketua III; dan Masdiana H. Ain, sebagai Wakil Ketua IV.
BACA JUGA: Gubernur Sulteng Bahas Peluang Pembukaan Penerbangan Internasional China-Palu
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Prof. Dr. Hj. Dahlia Syuaib, Sekretaris Daerah Dra. Novalina, beserta jajaran.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur dr.Reny menekankan bahwa zakat merupakan instrumen penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial.
Ia menilai bahwa pengelolaan zakat tidak bisa dilakukan secara biasa, melainkan membutuhkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat.
Menurutnya, pengelolaan zakat yang terukur akan memperkuat upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan memperluas keadilan sosial di Sulawesi Tengah.
Wagub juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pimpinan BAZNAS periode sebelumnya yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan.
Namun, ia menegaskan bahwa kepengurusan baru dituntut menghadirkan standar kerja yang lebih kuat, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia meminta seluruh program BAZNAS diarahkan pada kebutuhan paling mendesak, di antaranya: penguatan ekonomi masyarakat kurang mampu. Program yang sudah berjalan seperti pemeriksaan kesehatan gratis bagi ASN dan masyarakat umum, perkawinan massal untuk mempermudah legalitas kependudukan, sunatan massal, pengobatan gratis, serta dukungan ekonomi bagi warga rentan juga diminta tetap dipertahankan.
Ia pun menyoroti pentingnya legalitas kependudukan sebagai syarat akses bantuan pemerintah. Beliau menilai bahwa program perkawinan massal yang selama ini digagas BAZNAS bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan solusi nyata bagi banyak warga yang kesulitan memperoleh dokumen resmi untuk menerima bantuan sosial.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kata Wagub dr.Reny, berkomitmen memperkuat sinergi dengan BAZNAS dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh program pemerintah, mulai Asta Cita Presiden Republik Indonesia hingga program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni : 9 BERANI diminta untuk bergerak sejalan dan saling melengkapi.
Ia juga menegaskan pentingnya menghidupkan nilai spiritualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah provinsi melalui Program BERANI Berkah, lanjutnya, berupaya kembali membiasakan berhentinya seluruh aktivitas kantor saat waktu sholat tiba sebagai bentuk implementasi nilai religius dalam aktivitas birokrasi.(***)
