PALU, FILESULAWESI.COM – Ketua Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPKB), Randir L. Taepo, mengajak seluruh elemen masyarakat Sulawesi Tengah untuk terus menjaga suasana yang kondusif dan mendukung berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido.
BACA JUGA: PSI Peduli Sulteng Bagi 2000 Paket Bantuan Plus Trauma Healing di Lembantongoa Sigi
Menurut Randir, Sulawesi Tengah saat ini membutuhkan ketenangan dan persatuan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.
BACA JUGA: Gubernur Sulteng Sambut Jamaah Haji Kloter Pertama Tiba di Kota Palu
Karena itu, berbagai persoalan yang tidak mendasar tidak seharusnya terus-menerus dibesar-besarkan hingga mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Sebagai masyarakat Kaili, kita mengenal filosofi Nosarara Nosabatutu, bersaudara dan bersatu. Semangat inilah yang harus terus dijaga. Sulteng membutuhkan ketenangan agar pembangunan berjalan dengan baik. Jangan sampai energi kita habis pada hal-hal yang tidak terlalu substansial sementara masyarakat justru membutuhkan pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur,” kata Randir.
Ia menilai tudingan yang menyebut keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hanya sebatas jargon menjadi tidak tepat.
Sebab, selain adanya mekanisme resmi melalui PPID, Gubernur Anwar Hafid justru membuka ruang komunikasi yang sangat terbuka kepada masyarakat melalui program BERANI Samporoa.
“BERANI Samporoa dibuka selama 24 jam. Masyarakat dapat menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi, kritik, maupun saran secara langsung kepada pemerintah daerah melalui nomor WhatsApp 0811-666-2222. Ini membuktikan bahwa Bapak Gubernur Anwar Hafid tidak menutup diri dan justru ingin mendengar langsung suara rakyat,” ujar Randir.
Menurutnya, dalam budaya Kaili, samporoa mengandung makna saling menyapa, saling mendengar, dan membangun komunikasi yang baik.
Karena itu, keberadaan kanal BERANI Samporoa merupakan wujud nyata keinginan pemerintah untuk mendekatkan pelayanan dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.
“Kalau pemerintah menyediakan kanal pengaduan dan aspirasi selama 24 jam, lalu masih disebut tertutup, tentu masyarakat bisa menilai sendiri. Sangat disayangkan kalau keterbukaan informasi hanya diukur dari ada atau tidaknya balasan komunikasi personal tertentu, padahal ruang komunikasi yang lebih luas justru sudah dibuka,” katanya.
Randir menjelaskan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, Program BERANI Cerdas telah diikuti lebih dari 18 ribu putra-putri Sulawesi Tengah yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan pendidikan.
Sementara Program BERANI Sehat telah membantu masyarakat ber-KTP Sulawesi Tengah yang belum memiliki BPJS atau mengalami tunggakan iuran agar tetap memperoleh pelayanan kesehatan.
Di bidang infrastruktur, Program BERANI Lancar juga terus berjalan. Bahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berhasil menggalang komitmen CSR sekitar Rp355 miliar dari 16 perusahaan tambang untuk mendukung pembangunan sejumlah ruas jalan strategis tanpa membebani APBD.
“Ini adalah kerja nyata yang sedang berlangsung. Karena itu mari kita dukung bersama. Kritik tentu diperlukan dalam demokrasi, tetapi jangan sampai hal-hal yang tidak terlalu mendasar justru menciptakan kegaduhan dan mengganggu konsentrasi pembangunan daerah,” ujarnya.
Randir juga mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk menjaga persatuan dan semangat Nosarara Nosabatutu.
“Daerah ini milik kita bersama. Mari kita rawat persaudaraan dan kebersamaan. Kalau ada kekurangan, mari kita sampaikan dengan baik melalui ruang-ruang yang telah disediakan. Tetapi kalau pemerintah sedang bekerja untuk rakyat dan membuka diri terhadap aspirasi masyarakat, maka sudah sewajarnya kita memberikan dukungan. Sulteng butuh ketenangan dan kebersamaan untuk terus bergerak maju,” pungkas Randir L. Taepo.(***)
