PALU, FILESULAWESI.COM – Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026, Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, kembali mengumpulkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan capaian kinerja Pemerintah Kota Palu.
BACA JUGA: Gubernur Anwar Hafid Perkuat Gerakan Subuh Berkah
Rapat tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Palu, Jumat (13/11/2026).
Rapat dipimpin langsung Wali Kota Hadianto, didampingi Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, serta Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo.
BACA JUGA: RSUD Undata Palu Bantah Tunggak Pembayaran Vendor, Petugas Cleaning Servise Sempat Mogok
Hadir pula para asisten, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, camat, lurah, dan seluruh sekretaris perangkat daerah.
Evaluasi ini tidak hanya difokuskan pada pencapaian target tahun berjalan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengidentifikasi berbagai persoalan sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program pemerintahan pada 2027.
Dalam arahannya, Wali Kota Hadianto meminta seluruh perangkat daerah tidak menyia-nyiakan sisa waktu yang tersedia.
Wali kota menginstruksikan setiap pimpinan OPD untuk mencermati kembali target yang belum terealisasi dan segera mengambil langkah percepatan.
Menurut wali kota, waktu sekitar satu bulan menjelang akhir tahun harus dimanfaatkan secara maksimal agar pelaksanaan program dan target pembangunan dapat diselesaikan dengan baik.
Dari sisi pendapatan daerah, Wali Kota mengapresiasi realisasi APBD Kota Palu yang telah mencapai sekitar 82 persen. Namun, wali kota meminta perhatian lebih terhadap penerimaan pajak daerah yang masih berada di kisaran 70 persen.
Wali kota menegaskan, optimalisasi pendapatan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka, tetapi harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu yang disorot adalah pelayanan persampahan.
Menurut wali kota, masih adanya keluhan masyarakat menunjukkan perlunya pembenahan pelayanan oleh perangkat daerah terkait. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kesediaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.
“Kalau pelayanan kita masih kurang, tentu akan berpengaruh terhadap optimalisasi pendapatan. Dinas terkait harus lebih kreatif mencari solusi agar pelayanan sampah semakin baik,” tegas wali kota.
Selain itu, Wali Kota meminta penguatan disiplin dan pengawasan internal di seluruh perangkat daerah.
Kepala OPD, camat, dan lurah diminta membiasakan briefing setiap pagi sebagai sarana menyampaikan arahan, membangun koordinasi, serta memastikan seluruh pegawai memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Wali kota mengingatkan bahwa seorang pimpinan tidak cukup hanya memberikan instruksi, tetapi juga harus memastikan arahan tersebut dilaksanakan secara nyata oleh jajaran di bawahnya.
Sejumlah persoalan lain turut menjadi perhatian, mulai dari penanganan stunting, peningkatan akses pelayanan kesehatan, penataan ruang, pengendalian pembangunan, kebersihan kota, hingga pencapaian target penerimaan parkir dan PBB.
Pada aspek tata kelola pemerintahan, Wali Kota Hadianto kembali menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan organisasi.
Wali kota memastikan bahwa penempatan dan mutasi pejabat dilakukan berdasarkan pertimbangan kinerja serta kebutuhan organisasi, bukan karena intervensi, titipan, maupun hubungan kedekatan.
Untuk memperkuat sistem kerja pemerintahan pada 2027, seluruh OPD diminta menyusun program secara lebih terarah, terukur, efektif, dan tepat sasaran.
Penerapan e-office, dashboard monitoring kinerja, serta sistem pelaporan elektronik juga ditargetkan sudah berjalan penuh pada Desember 2026.
Wali Kota menginginkan seluruh proses kerja pemerintahan memiliki standar kualitas yang tinggi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelayanan kepada masyarakat.
“Saya ingin kerja pemerintah seperti hotel bintang lima, semuanya harus presisi, detail, tepat waktu, dan berkualitas. Itulah standar pelayanan yang harus kita bangun di Kota Palu,” kata wali kota.
Sebagai tindak lanjut, seluruh OPD diminta segera melakukan evaluasi internal dan melaporkan hasilnya paling lambat satu pekan ke depan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah. Laporan tersebut akan menjadi bahan dalam menentukan langkah pembenahan dan peningkatan kinerja pemerintahan pada tahun mendatang.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, realisasi pendapatan daerah Kota Palu hingga pertengahan November 2026 mencapai 81,79 persen. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada angka 75,82 persen, sementara realisasi pajak daerah tercatat sebesar 70,43 persen.
Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Palu diharapkan mampu memperkuat kinerja seluruh perangkat daerah, mengoptimalkan pendapatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahun anggaran 2027.(***)
