PALU, FILESULAWESI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran Sulteng), Kepala UPT Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Sulawesi Tengah, Indra Jaya, menjelaskan sejumlah ketentuan baru terkait perlindungan tenaga kerja, khususnya mengenai hak pesangon bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta ketentuan hubungan kerja.
BACA JUGA: Persoalan Hubungan Kerja Wartawan Senior Salam Bergulir ke Disnakertrans Sulteng
Hal tersebut disampaikannya kepada sejumlah awak media termasuk kepada redaksi Filesulawesi.com di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2026) siang.
BACA JUGA: Dorong Penguatan Akses Keuangan dan Pengendalian Inflasi di Sulawesi Tengah
Indra Jaya mengatakan, dalam aturan ketenagakerjaan yang disebutnya sebagai Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, pekerja PKWT memiliki hak atas uang kompensasi atau pesangon ketika masa kontrak kerjanya berakhir.
Menurutnya, pembayaran hak tersebut wajib dilakukan setiap kali masa perjanjian kerja berakhir.
“Di aturan lama, lama waktunya selama lima tahun. Kalau di Undang-Undang Nomor 27, selama empat tahun telah bekerja. Kalau lebih dari itu, hubungan kerjanya menjadi PKWTT atau pegawai tetap,” urainya.
Ia mengakui, karena regulasi tersebut masih tergolong baru dan disebut baru disahkan pada Oktober 2026, pihaknya belum membaca seluruh ketentuan secara menyeluruh.
Hal serupa juga berlaku terhadap ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut Indra, terdapat sejumlah penambahan ketentuan terkait PHK dalam regulasi baru tersebut.
Meski demikian, ia berharap tidak terjadi PHK terhadap pekerja. Sebab, pemutusan hubungan kerja dapat berdampak terhadap keberlangsungan hidup tenaga kerja.
“Jadi, kita berharap PHK tidak terjadi karena memang kita tidak menginginkan hal itu. Kalau terjadi PHK, ada proses mediasi. Kita harapkan dalam proses mediasi, kedua belah pihak harus hadir, baik tenaga kerja maupun pemberi kerja atau pihak perusahaan,” pungkasnya.zal








