Tim Kuasa Hukum Wartawan Salam
PALU, FILESULAWESI.COM – Tim kuasa hukum wartawan senior di Kota Palu, Salam, mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah, untuk menindaklanjuti persoalan hubungan kerja kliennya dengan perusahaan media tempatnya bekerja.

BACA JUGA: Dorong Penguatan Akses Keuangan dan Pengendalian Inflasi di Sulawesi Tengah
Kedatangan tim kuasa hukum tersebut merupakan bagian dari upaya memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan Salam, yang disebut telah dinonaktifkan tanpa batas waktu selama hampir tiga bulan dan tidak menerima pembayaran selama masa tersebut.
BACA JUGA: Nancy Fischer Resmi Jabat Wakil Ketua II DPRD Kota Palu
Kuasa hukum Salam, Vebry Tri Haryadi, mengatakan pihaknya sebelumnya telah melayangkan surat keberatan kepada perusahaan media Tri Putri dan Radar Sulteng. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan titik temu antara kedua belah pihak.
Hal itu disampaikannya kepada redaksi Filesulawesi.com di depan Kantor Disnakertrans Sulteng, Selasa (17/11/2026), setelah memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi kepada mediator Disnakertrans.
Kuasa Hukum Vebry menjelaskan, pihaknya telah menerima klarifikasi dari perusahaan dan mempelajarinya bersama tim kuasa hukum serta kliennya, Salam.
Namun, Salam membantah statusnya sebagai wartawan freelance sebagaimana yang disampaikan pihak perusahaan.
“Klien kami, Salam, telah memenuhi unsur-unsur sebagai pekerja yang harus dilindungi oleh aturan-aturan ketenagakerjaan di negara ini. Makanya kami datang ke Disnakertrans Sulteng. Hari ini kami dipanggil secara resmi untuk memberikan klarifikasi masing-masing,” urainya.
Dalam proses tersebut, Vebry didampingi sejumlah kuasa hukum lainnya, yakni Dian Palar, Michel, Victor Kuhu, Mohammad Taher atau Kak Toni, serta Vebry Tri Cahyadi.
Ia menilai, persoalan status hubungan kerja wartawan freelance masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu mendapatkan kejelasan, terutama terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja pers.
Menurutnya, pekerja pers memiliki risiko pekerjaan yang tidak ringan, khususnya wartawan yang bertugas meliput berita hukum dan kriminal.
“Jangan kemudian, dari pengalaman yang saya lihat, pemodal dan pengusaha yang sejahtera. Akan tetapi, pekerja pers yang bekerja siang dan malam, utamanya menghadapi bahaya, justru tidak mendapatkan perlindungan,” kata Kuasa Hukum Vebry.
Vebry menegaskan, perusahaan pers seharusnya memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada wartawannya, mengingat tugas jurnalistik memiliki risiko serta tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Ia juga mengingatkan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bernegara, sejajar dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Mulianya di mana kalau tidak ada kesejahteraan, digaji di bawah rata-rata, bahkan tidak dianggap sebagai pegawai tetap. Tidak dianggap sebagai pekerja, hanya sebagai freelance,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan penggunaan status freelance dalam hubungan kerja wartawan, karena menurut pengalamannya sebagai mantan wartawan dan pernah merintis media, status tersebut perlu dilihat berdasarkan praktik hubungan kerja yang sebenarnya.
“Menurut saya, ini tabir gelap yang harus kita angkat, kita buka, dan harus ada perlindungan. Bukan hanya kepada klien saya, Bung Salam, tetapi jangan sampai ke depan ada teman wartawan lain mengalami kasus seperti ini,” bebernya.
Vebry juga menyayangkan ketidakhadiran pihak perusahaan pers Radar Sulteng dalam agenda klarifikasi di Disnakertrans Sulteng tersebut.
Meski demikian, pihaknya menyatakan akan terus mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut melalui mekanisme ketenagakerjaan yang berlaku.
“Kita akan lihat ke depannya. Bung Salam menyampaikan bahwa dia akan melakukan perlawanan sampai mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja pers,” pungkasnya.zal









