Sulteng Dapat Tambahan 250 Unit
JAKARTA, FILESULAWESI.COM – Program Berani Bedah Rumah yang digagas Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
BACA JUGA: Operasi Patuh Tinombala Dimulai 26 Oktober hingga 8 November 2026
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berhasil meraih peringkat Terbaik II Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun Anggaran 2026 Regional Sulawesi untuk kategori Program 3 Juta Rumah.
BACA JUGA: BPBD Sulteng Kerahkan Personel Tangani Karhutla di Lore Utara
Penghargaan tersebut berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 400.10.11/6482/SJ tertanggal 10 September 2026.
Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan dana insentif sebesar Rp1 miliar serta tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit bagi Sulawesi Tengah.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Akris Fatta Yunus, MM, menyampaikan informasi tersebut saat dikonfirmasi media ini melalui WhatsApp, Senin (26/10/2026).
Ia menjelaskan, Program Berani Bedah Rumah telah dicanangkan dan mulai dilaksanakan pada 12 April 2026. Program tersebut menyasar masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH).
Menurut Akris, penanganan RTLH melalui program tersebut mengalami peningkatan signifikan selama dua tahun kepemimpinan Anwar-Reny. Pada 2025, jumlah rumah yang ditangani sebanyak 1.260 unit, kemudian meningkat menjadi 9.034 unit pada 2026.
“Atas pencapaian ini, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh bupati dan wali kota, Kepala Balai P3KP Sulawesi II Kementerian PKP, Kadis Perkimtan Sulteng, serta pimpinan dan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memberikan perhatian, keseriusan, kerja sama, dan kolaborasi yang baik terhadap Program Bedah Rumah,” ujar Akris.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran melalui APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, serta APBN.
9.034 Unit Rumah Ditangani pada 2026
Akris menjelaskan, pada 2026 Dinas Perkimtan Sulawesi Tengah melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni melalui dukungan APBD Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 124 unit.
Untuk pembangunan rumah baru, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp80 juta per unit. Sementara itu, peningkatan kualitas atau rehabilitasi rumah mendapat anggaran Rp35 juta hingga Rp50 juta per unit.
Adapun pembangunan sanitasi berupa fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) memperoleh anggaran sebesar Rp21 juta hingga Rp21,5 juta per unit.
Selain dukungan APBD provinsi, pemerintah kabupaten/kota turut menangani 160 unit RTLH. Sementara itu, dukungan APBN melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 8.750 unit.
Dengan demikian, total penanganan rumah melalui berbagai sumber anggaran pada 2026 mencapai 9.034 unit.
Jumlah RTLH di Sulteng Terus Menurun
Berdasarkan data Dinas Perkimtan Sulawesi Tengah, jumlah penduduk di provinsi tersebut mencapai 3.189.800 jiwa atau sekitar 1.059.250 kepala keluarga (KK).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 736.288 KK tercatat memiliki rumah. Namun, persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan yang harus ditangani pemerintah.
Akris menyebutkan, pada 2024 jumlah RTLH di Sulawesi Tengah tercatat sebanyak 133.833 unit, dengan angka kemiskinan sebesar 11,77 persen.
Pada 2025, jumlah RTLH turun menjadi 132.573 unit, sementara angka kemiskinan menurun menjadi 10,92 persen.
Adapun pada 2026, jumlah RTLH kembali berkurang menjadi 123.539 unit, dengan angka kemiskinan sebesar 10,46 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Maret 2026.
Menurut Akris, penurunan jumlah rumah tidak layak huni diharapkan terus berjalan seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berani Bedah Rumah Berlanjut pada 2027
Akris menegaskan, Program Berani Bedah Rumah akan tetap menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 2027.
Program tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian layak, sehat, dan aman.
“Sehingga tetap optimistis bahwa dengan berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni akan memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah menuju Sulteng Nambaso,” ungkapnya.
Melalui keberlanjutan program tersebut, Pemprov Sulteng berharap semakin banyak keluarga dapat menikmati hunian yang layak sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah itu.(***)
