Siapkan Opsi Biaya Rp 250 Juta
PALU, FILESULAWESI.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Sulawesi Tengah (Sulteng), Samsurijal Labatjo, menegaskan bahwa usulan biaya pendaftaran Calon Ketua Umum (Caketum) Asprov PSSI Sulteng sebesar Rp1 miliar belum mendapat persetujuan dari PSSI pusat.
BACA JUGA: Soroti Biaya Pendaftaran Caketum Asprov PSSI Sulteng Rp 1 Miliar
Samsurijal menjelaskan, berdasarkan prosedur organisasi PSSI, setiap kebijakan yang akan dilaksanakan pengurus provinsi harus mendapatkan persetujuan dari pengurus pusat, termasuk terkait biaya dan persyaratan pendaftaran calon ketua umum serta jadwal pelaksanaan kongres.
BACA JUGA: Kakak-Adik di Kota Palu Borong Emas Taekwondo di Makassar
Meski jadwal kongres telah disepakati pada 8–9 November 2026, secara administratif pengurus Asprov PSSI Sulteng tetap harus mengajukan permohonan persetujuan kepada PSSI pusat.
“Kemarin kami mengusulkan tiga hal ke pusat. Yang pertama tanggal pelaksanaan kongres, kedua syarat calon ketua. Syarat calon ketua memang kami usulkan Rp1 miliar, tapi belum ditetapkan. Itu baru sebatas usulan,” urainya kepada redaksi Filesulawesi.com di ruang kerja Sekretariat Asprov PSSI Sulteng, Jalan Garuda I Nomor 1, Kota Palu, Rabu (28/10/2026) siang.
Menurut Samsurijal, usulan biaya pendaftaran sebesar Rp1 miliar memiliki tujuan untuk memastikan calon ketua umum memiliki komitmen dan kesediaan berkorban demi kemajuan sepak bola di Sulawesi Tengah.
“Alasan kami mengusulkan Rp1 miliar itu adalah agar orang yang benar-benar terpilih dan maju sebagai calon ketua PSSI benar-benar mau berkorban untuk PSSI. Itu yang pertama,” sebutnya.
Ia menegaskan, dana tersebut tidak direncanakan untuk digunakan oleh panitia kongres maupun pengurus Asprov PSSI Sulteng. Apabila disetujui PSSI pusat, dana itu akan diarahkan untuk membantu pembinaan sepak bola di tingkat kabupaten, kota, hingga klub.
“Kedua, dana Rp1 miliar ini tidak akan digunakan oleh siapa pun. Tidak digunakan oleh panitia, tidak digunakan oleh pengurus. Dana ini sesuai kesepakatan kami, apabila disetujui oleh PSSI pusat, maka dana ini akan kami gelontorkan untuk membantu Askab-Askab, Askot, serta klub-klub yang saat ini banyak mati suri,” jelasnya.
Siapkan Opsi Biaya Rp250 Juta
Samsurijal kembali menegaskan bahwa besaran Rp1 miliar belum menjadi keputusan final karena masih menunggu persetujuan PSSI pusat.
Ia bahkan menyebutkan, apabila hingga Kamis (29/10/2026) besok, belum ada persetujuan dari PSSI pusat, pihaknya akan menggunakan besaran biaya pendaftaran yang berlaku di Asprov PSSI Sulawesi Selatan, yakni Rp250 juta.
“Seandainya sampai dengan Kamis besok, tanggal 29 Oktober, PSSI pusat tidak memberikan persetujuan, maka saya akan mengambil persyaratan yang berlaku di Sulsel sebesar Rp250 juta,” bebernya.
Kendati demikian, Samsurijal menilai usulan biaya Rp1 miliar tidak perlu lagi dikaji dari sisi kebutuhan pembinaan. Menurutnya, pengurus menginginkan adanya dukungan pendanaan yang lebih besar agar pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih baik.
“Di sini kita butuh praktik. Mengapa kami menginginkan Rp1 miliar? Itu tidak lain untuk pembinaan atlet. Bukan untuk kita makan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, anggaran dari PSSI pusat selama ini diperuntukkan bagi pelaksanaan turnamen, sedangkan pembinaan atlet membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai.
Cegah Organisasi Sepak Bola Mati Suri
Lebih lanjut, Samsurijal mengatakan, usulan biaya pendaftaran tersebut juga dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap keberlangsungan organisasi sepak bola di daerah.
Ia tidak ingin jabatan ketua organisasi olahraga hanya dijadikan kebanggaan pribadi tanpa diikuti tanggung jawab terhadap pembinaan atlet dan pengelolaan organisasi.
Menurutnya, ada pengalaman organisasi olahraga yang tidak berjalan optimal ketika hanya mengandalkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dukungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
“Jangan sampai pengalaman-pengalaman yang lalu terjadi dan terulang kembali. Seperti cabang olahraga diambil oleh orang hanya untuk gagah-gagahan. Oh, saya ketua, hanya berharap uang APBD, berharap bantuan dari KONI. Setelah bantuan dari KONI tidak ada, organisasi tidak terurus, atlet tidak terurus,” ungkapnya.
Samsurijal juga menyoroti kondisi keanggotaan asosiasi sepak bola di Sulawesi Tengah. Ia menyebutkan, saat ini jumlah anggota asosiasi sepak bola yang masih aktif tinggal tujuh, dari sebelumnya lebih dari 20.
Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan sejumlah asosiasi yang tidak lagi mengikuti kompetisi Liga 4 karena persoalan administrasi dan legalitas organisasi serta terhentinya pembinaan atlet.
“Makanya, jangan heran, sekarang ini anggota asosiasi sepak bola tinggal tujuh di Sulteng dari 20 lebih. Kenapa? Mereka tidak lagi mengikuti Liga 4 karena secara administrasi mereka sudah tidak lengkap, legalitas formalnya sudah tidak ada, pembinaan atlet sudah tidak ada. Akhirnya sudah tidak punya kemampuan untuk ikut liga, akhirnya gugur dengan sendirinya,” pungkasnya.
Dengan demikian, usulan biaya pendaftaran Caketum Asprov PSSI Sulteng sebesar Rp1 miliar masih menunggu keputusan PSSI pusat. Apabila usulan tersebut tidak disetujui hingga batas waktu yang disebutkan, Samsurijal menyatakan akan menggunakan acuan biaya pendaftaran sebesar Rp250 juta seperti yang berlaku di Sulawesi Selatan.zal
