Pemerhati Sepakbola Usul Agar Biaya Tersebut Dikaji Kembali
PALU, FILESULAWESI.COM – Mantan pengurus Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI sekaligus pemerhati sepak bola Sulawesi Tengah (Sulteng), Susik, meminta rencana biaya pendaftaran Calon Ketua Umum (Caketum) Asprov PSSI Sulteng sebesar Rp1 miliar dikaji kembali.
BACA JUGA: Kakak-Adik di Kota Palu Borong Emas Taekwondo di Makassar
Menurut Susik, besaran biaya tersebut dinilai terlalu tinggi dan berpotensi membatasi kesempatan bagi figur yang memiliki kapasitas serta komitmen untuk memajukan sepak bola di Sulawesi Tengah.
BACA JUGA: Sekitar 15 Hektare Kebun Terbakar, Warga Lemboroma Ditetapkan Tersangka
“Rp1 miliar itu untuk apa? Kalau kita mau buat perbandingan dengan pemilihan Ketua KADIN Sulteng, itu sangat jauh. Apa sih yang mau dicari sama Asprov PSSI Sulteng hari ini? Padahal pada periode sebelumnya, tidak ada biaya pendaftaran yang dibebankan kepada Caketum. Ini murni kewenangan Komisi Pemilihan,” ungkap Susik kepada redaksi Filesulawesi.com, Rabu (28/10/2026) siang.
Ia kemudian membandingkan rencana biaya pendaftaran tersebut dengan pelaksanaan pemilihan Ketua Asprov PSSI Sulawesi Selatan (Sulsel), yang menurutnya hanya sebesar Rp250 juta.
“Contoh di Asprov PSSI Sulsel, pada kontestasi pemilihan hanya di angka Rp250 juta biaya pendaftarannya. Jadi, kota sebesar Sulawesi Selatan hanya seperti itu, kenapa kita Kota Palu Rp1 miliar? Kok sebesar itu biayanya,” ujar Susik mempertanyakan.
Susik juga menyoroti pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) terkait status biaya pendaftaran tersebut. Ia mempertanyakan apakah angka Rp1 miliar itu sudah menjadi keputusan resmi atau masih sebatas usulan.
“Coba kita baca di media lokal hari ini. Di situ ada kalimat yang plin-plan dari Plt. Di situ bukan syarat khusus, masih usulan. Maksudnya?” kata Susik mempertanyakan.
Menurutnya, apabila biaya tersebut memang akan diberlakukan sebagai persyaratan bagi Caketum, semestinya kejelasan mengenai ketentuan itu disampaikan secara tegas dan transparan, bukan menimbulkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat.
“Kalau memang biaya pendaftaran Rp1 miliar, jangan di media hari ini belum pasti, bukan syarat utama. Itu kan ada kutipannya,” urai Susik menegaskan.
Dinilai Memberatkan Calon Ketua
Susik menilai biaya pendaftaran sebesar Rp1 miliar merupakan persyaratan yang sangat memberatkan. Ia mengingatkan bahwa Asprov PSSI merupakan wadah organisasi sepak bola yang menaungi Asosiasi Kabupaten (Askab), sehingga kepentingan pembinaan seharusnya menjadi prioritas.
Menurutnya, apabila biaya sebesar itu sudah menjadi persyaratan sejak tahapan pemilihan, perlu ada penjelasan mengenai tujuan dan peruntukan dana tersebut.
Ia menyarankan, agar kepengurusan baru nantinya lebih berfokus membantu Askab yang membutuhkan dukungan, sekaligus menyusun program dan target pengembangan sepak bola di Sulawesi Tengah.
“Setelah terpilih menjadi ketua baru, misalnya, pihaknya mengundang pengurus-pengurus Askab untuk membicarakan kebutuhan masing-masing. Selain itu, apa target yang perlu dilakukan pada masa yang akan datang,” tuturnya.
“Hal ini lebih penting daripada mensyaratkan biaya yang lebih besar. Main logikalah. Sepak bola bukan ajang bisnis, bukan pemilihan ketua KADIN dan lainnya,” tegas Susik.
Ia mengungkapkan, selama empat tahun berada dalam jajaran inti kepengurusan Asprov PSSI Sulteng pada periode sebelumnya, dukungan terhadap tim dan kegiatan pembinaan menjadi bagian penting dari pekerjaan organisasi.
Susik mengatakan, pada masa itu tidak ada sumber pemasukan lain selain dukungan dari PSSI pusat. Anggaran yang tersedia pun telah memiliki peruntukan masing-masing, termasuk untuk pembinaan dan pelaksanaan kompetisi.
“Itupun sudah jelas anggarannya untuk pembinaan dan pelaksanaan event, baik Suratin, Liga 3, maupun Liga 4. Itu sudah ada posnya masing-masing. Dengan persyaratan yang begitu besar, menurutku bukan mendidik kita menjadi profesional lagi,” katanya.
Jangan Utamakan Kemampuan Finansial
Lebih lanjut, Susik mengkhawatirkan besaran biaya pendaftaran tersebut dapat membuat kesempatan menjadi Ketua Umum Asprov PSSI Sulteng lebih terbuka bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial besar, sementara figur yang berpengalaman dan memiliki komitmen terhadap pembinaan sepak bola justru kesulitan untuk maju.
“Akan tetapi, diduga mendiktator Caketum yang sudah dipersiapkan. Siapa yang punya doi, orang kuasa, pasti bisa mendaftar. Sebaliknya, yang tidak punya pasti tidak bisa,” kesalnya.
Ia menegaskan, keberhasilan membina sepak bola dan mendidik anak-anak di Sulawesi Tengah tidak semestinya diukur dari besarnya uang yang sanggup dibayarkan seorang calon ketua.
Menurutnya, hal yang lebih penting ialah kemampuan ketua terpilih menjadi pengayom, figur pemersatu, serta pemimpin yang mampu mendorong kemajuan sepak bola di daerah.
Susik juga menilai pengalaman dalam organisasi sepak bola perlu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam persyaratan pencalonan.
“Kalau tidak pernah menjadi pengurus sepak bola, maka siapa pun yang mendaftar, banyak doinya, dianggap tidak memenuhi syarat,” ujar Susik tegas.
Olehnya itu, ia kembali meminta agar rencana biaya pendaftaran Caketum Asprov PSSI Sulteng sebesar Rp1 miliar dikaji ulang dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kesempatan yang setara bagi para calon.
“Jangan membuat opini kepada masyarakat bahwa hanya orang-orang besarlah yang bisa mendaftar, tapi lihatlah figur. Lihat sepak terjang orang, itu yang perlu didukung,” pungkasnya.
Diketahui, apabila tidak ada perubahan jadwal, tahapan pendaftaran Calon Ketua Umum Asprov PSSI Sulawesi Tengah dijadwalkan mulai Kamis, 29 Oktober 2026, dilanjutkan dengan sejumlah tahapan lainnya.zal
