PALU, FILESULAWESI.COM – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti berbagai persoalan sosial, kesehatan, lingkungan, hingga kemanusiaan yang muncul di balik pesatnya perkembangan industri pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
BACA JUGA: Isi Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wapres RI
Sorotan tersebut diungkap melalui peluncuran dan bedah dua buku yang diselenggarakan Lembaga Kajian dan Kemitraan Hukum (LKHP) bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Muhammadiyah, menjelang pelaksanaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Kamis (12/11/2026).
BACA JUGA: BRIDA Kota Palu Inisiasi Lomba Inovasi Award 2026 Bagi Perangkat Daerah
Dua buku yang diluncurkan masing-masing berjudul Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS serta Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia, Analisis Kritis atas Masalah Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.
Dalam keterangannya, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah, M. Busyro Muqoddas, mengatakan penerbitan buku tentang industri pertambangan tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap berbagai dampak aktivitas industri ekstraktif.
Menurutnya, aktivitas pertambangan tidak hanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menghadirkan persoalan sosial dan kesehatan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Busyro menjelaskan, kajian tersebut disusun berdasarkan data primer yang diperkuat data sekunder hingga tersier untuk memenuhi kaidah penelitian akademis.
“Mengapa fiksi ini kami gunakan? Karena latar belakang fakta, data valid primer didukung dengan data valid sekunder bahkan tersier untuk memenuhi kaidah-kaidah penelitian akademis,” ujar Busyro dalam sambutannya.
Ia menegaskan, persoalan kerusakan lingkungan dan dampak sosial akibat aktivitas industri tidak boleh disikapi secara netral ataupun dibiarkan tanpa penyelesaian.
Menurut Busyro, nilai-nilai keimanan harus diwujudkan melalui kepedulian terhadap kemanusiaan dan kelestarian alam semesta.
Kepentingan ekonomi maupun kelompok tertentu, lanjutnya, tidak boleh mengesampingkan keselamatan serta hak-hak masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri.
Sebagai tindak lanjut dari hasil kajian tersebut, Muhammadiyah menyampaikan 21 poin rekomendasi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan sejumlah lembaga terkait.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah persoalan keadilan fiskal. Pemerintah pusat didorong memastikan pembagian anggaran dan penerimaan pajak dari industri pertambangan berlangsung secara adil antara pemerintah pusat dan daerah.
Dengan demikian, daerah penghasil tidak hanya menanggung dampak kerusakan lingkungan, sementara manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan lebih banyak dinikmati pihak lain.
Muhammadiyah juga merekomendasikan agar pemerintah mewajibkan pelaksanaan Social Impact Assessment (SIA) atau Penilaian Dampak Sosial sebelum menerbitkan izin operasional industri ekstraktif.
Penilaian tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi potensi persoalan sosial sejak awal sekaligus menyiapkan langkah pencegahan.
Rekomendasi lainnya menyasar pengawasan terhadap berbagai persoalan sosial dan kesehatan di kawasan lingkar tambang.
Muhammadiyah mendesak Kementerian ESDM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, hingga kepolisian memperketat pengawasan terhadap jam kerja malam, dugaan praktik prostitusi berkedok panti pijat atau spa, serta peredaran narkoba dan minuman keras.
Bahkan, pemerintah daerah didorong menetapkan status darurat HIV/AIDS dan darurat infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kabupaten Morowali.
Penguatan peran dan kinerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) juga menjadi bagian dari rekomendasi tersebut.
Di sektor pendidikan, Muhammadiyah mendorong agar materi muatan lokal mengenai dampak industri pertambangan terhadap lingkungan, kehidupan sosial, dan kesehatan masyarakat dimasukkan dalam pembelajaran bagi pelajar di Morowali.
Perguruan tinggi juga diharapkan mengambil peran melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik serta penyuluhan mengenai kesehatan dan hukum kepada masyarakat di sekitar kawasan industri.
Melalui peluncuran dan bedah kedua buku tersebut, Muhammadiyah berharap berbagai persoalan yang muncul di kawasan industri pertambangan Morowali maupun persoalan konflik dan HAM di Poso mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Muhammadiyah menegaskan, hasil kajian tersebut tidak seharusnya berhenti sebagai dokumentasi akademis, melainkan menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan.
Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, kesehatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan.zal
