PALU, FILESULAWESI.COM – Anggota DPRD Kota Palu dari fraksi Nasdem, Muslimun, menyoroti, memberi saran serta masukan terhadap beberapa hal yang disampaikan dalam penyampaian Panitia Khusus (PANSUS), pembahasan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Palu tahun 2025.
BACA JUGA: Rustia Tompo Resmi Jabat Ketua Fraksi HANURA DPRD Kota Palu
Hal ini disampaikan Muslimun setelah Wakil Ketua PANSUS Rustia Tompo, menyelesaikan menyampaikan pokok-pokok dari pembahasan PANSUS dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palu, Senin (25/5/2026) siang.
BACA JUGA: Empat Pria Dibekuk Satresnarkoba Polresta Palu di Jalan Lekatu
Muslimun berpendapat awal, sebaiknya dalam agenda Rapat Paripurna dengan agenda penting pertanggungjawaban Wali Kota Palu, maka sebaiknya yang hadir ialah Wali Kota Palu Hadianto Rasyid atau Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin, bukan sebaliknya diwakili.
“Sebaiknya hal-hal dianggap penting seperti ini harusnya tidak diwakili. Kalau bisa Pak Wali Kota Palu atau ibu Wakil Wali Kota Palu yang hadir. Karena ini soal laporan pertanggungjawaban, karena mereka yang menggunakan uang, ini hanya saran saja,” kata Muslimun dihadapan pimpinan Rapat Paripurna.
Selanjutnya, ada beberapa laporan yang disampaikan Panitia Khusus (PANSUS) yang menjadi persoalan koreksi diantaranya terkait Penerangan Lampu Jalan (PJU).
“Target kita 75 miliar akan tetapi yang terealisasi hanya 59 miliar rupiah, berarti tidak sesuai dari target yang diharapkan. Harusnya ini ada terobosan, kira-kira seperti apa strategi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palu untuk memenuhi target PJU,” kembali Muslimun mengingatkan.
Karena menurutnya, PJU ini kan merupakan pendapatan yang tetap, harusnya dia tidak boleh rugi, harusnya dia bertambah. Kenapa, karena pemakaian lampu jalan itu dibayar dari rekening listrik warga.
Setiap warga membayar rekening listrik dan dikenai 10 persen dari pembayaran listrik. Artinya, Pemkot Palu mestinya bisa menyandingkan data yang dimiliki PLN dengan data pembanding milik pemerintah.
“Nah, pertanyaan besarnya apakah mereka (Pemkot Palu) memiliki data pembanding atau tidak? soal pemetaan listrik warga di Kota Palu,” urainya kepada redaksi Filesulawesi.com.
“Karena setahu saya, warga Kota Palu pemakaian listriknya beragam. Ada RI, R2 sampai dengan golongan besar terutama perusahaan-perusahaan,” katanya menambahkan.
Olehnya itu pihaknya berharap kerja-kerja pemerintah daerah memperkuat data tandingan. Bukan ia tidak percaya data PLN, akan tetapi selama ini yang digunakan ialah data dari PLN oleh pemerintah, sehingga pemerintah daerah tidak punya data pembanding.
Kemudian soal yang lain terkait dengan serapan anggaran oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hampir rata-rata 80 persen.
“Maksud saya, bagaimana teman-teman OPD dalam membuat perencanaan anggaran kemarin. Kenapa itu tidak bisa terserap baik, berarti perencanaannya tidak mantap. Kedepannya tidak boleh lagi begitu,” beber Muslimun.
Selain itu, ia menyentil soal belum terselesaikan secara baik terhadap fenomena Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Palu.
Sampai sekarang menurutnya, belum ada hasil yang diketahui oleh DPRD Kota Palu soal diduga adanya siluman PPPK, sejak dilakukan sejumlah RDP beberapa bulan yang lalu.
“Yang siluman-siluman itu mau diapa itu? Mau dibiarkan? Sampai sekarang tidak pernah dilaporkan ke DPRD Kota Palu. Kita tidak tahu yang dikeluarkan itu sudah berapa banyak. Nah ini menjadi catatan khusus pimpinan,” sebut Anleg Muslimun.
“Tahun 2026, tahun ini, kita diperhadapkan dengan keputusan Menteri Keuangan terkait soal 30 persen pembiayaan ASN. Kalau lihat penganggaran kita ini sudah besar sekali, sudah diatas 50,7 persen,” tutupnya.zal
