Sebanyak 32 Perusahaan Tambang di Sulteng Bantu Bangun Infrastruktur Jalan

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, Kembali bangun kemitraan strategis kepada sejumlah perusahaan tambang. FOTO: IST

JAKARTA, FILESULAWESI.COM – Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, Kembali bangun kemitraan strategis kepada sejumlah perusahaan tambang mineral, nikel dan bebatuan dalam perbaikan jalan provinsi sepanjang 43 kilometer di wilayah Kabupaten Morowali.

BACA JUGA: Ismayadin Parigade Resmi Jabat Kepala Dinas PU Kota Palu

Bacaan Lainnya
Syarifudin
Ismayadin Parigade

‎Ruas jalan provinsi Buleleng – Matarape di Morowali sepanjang 43 kilometer, perbaikannya menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh sekitar 32 perusahaan tambang di Morowali.

BACA JUGA: PT CPM dan PT Donggi Sinoro LNG Siap Bantu Sulteng Melalui Skema Dana CSR

‎Perusahaan-perusahaan tambang membentuk konsorsium untuk mengerjakan perbaikan jalan Buleleng – Matarape.

‎‎Sebelumnya, Gubernur Anwar Hafid, telah meresmikan pengembangan ruas jalan yang menghubungkan Desa Boladangko hingga Banggaiba, Kabupaten Sigi, Kamis (2/4/2026).

‎Proyek ini menjadi bagian dari implementasi Program BERANI Lancar, yang difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah.

‎Adalah CSR PT Anugerah Lestari Power yang mengerjakan ruas jalan Boladangko hingga Banggaiba, sepanjang 60 kilometer dengan lebar 10 meter.

‎Kemudian, pada Rabu (10/6/2026) lalu di Jakarta, Gubernur Anwar Hafid, berhasil membangun kemitraan dengan 16 perusahaan tambang untuk bergotongroyong memperbaiki jalan Ruas Jalan Towi–Kolonodale.

‎‎Sekitar Rp,355 miliar dana CSR dari 16 perusahaan tambang untuk mendukung pembangunan ruas jalan provinsi Towi – Kolonodale itu.

‎Anwar Hafid, dihadapan 32 perusahaan tambang asal Morowali di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (15/6/2026), menjelaskan, bahwa inisiatif untuk gotong royong pembangunan perbaikan jalan provinsi ini berangkat dari program efisiensi anggaran sejak tahun 2025. Pemprov Sulteng mengalami pemotongan anggaran kurang lebih 500 miliyar.

‎‎Kemudian kata Anwar Hafid, pada tahun 2026, pemerintah pusat melakukan pemotongan lagi APBD Sulteng sebesar Rp, 1,2 triliun, sehingga total APBD yang sebelumnya mencapai kurang lebih Rp, 5 triliun tersisa kurang lebih Rp, 4,3 triliun.

‎‎”Sehingga kami meminta partisipasi para pengusaha tambang di wilayah Sulteng untuk membantu atau ikut bergotongroyong perbaikan jalan yang ada berdekatan dengan lingkungan pertambangannya dengan skema dibiayai dari dana CSR perusahaan,” ujarnya.

‎‎Dan kata Anwar Hafid, perbaikan jalan itu dikerjakan sendiri oleh perusahaan pertambangan pemegang IUP dengan menunjuk kontraktor sendiri untuk mengerjakan ruas-ruas jalan tersebut.

‎‎Sehingga pemprov Sulteng hanya menerima hibah aset setelah selesai dikerjakan. Namun demikian Pemprov Sulteng dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, tetap melakukan pengawasan secara teknis.

‎‎”Jadi, Pemprov Sulteng itu tidak menerima uang tunai dari CSR konsorsium Perusahaan tambang tersebut, tapi hanya menerima hibah aset ruas jalan yang dikerjakan oleh para pengusaha pertambangan di Morowali Utara dan Morowali itu,” jelas Anwar Hafid.

‎Gubernur Anwar Hafid menegaskan, ruas jalan Buleleng-Matarape selama ini kurang ditangani oleh pemerintah, mungkin karena persoalan anggaran. Oleh sebab itu, kami meminta partisipasi dalam bergotongroyong memperbaiki jalan tersebut.

‎Gubernur Anwar Hafid mencontohkan, untuk jalan Nasional yang berada dalam wilayah PT.BTIG dan IMIP, mereka bertanggungjawab mengerjakan sendiri sebagian ruas jalan nasional yang rusak.

‎Sedangkan untuk ruas jalan provinsi Towi-Kolonodale, Gubernur Anwar Hafid mengatakan, pada 1 Juli 2026 ini akan dilakukan Ground breaking

‎”Pembangunan jalan Towi–Kolonodale itu dikerjakan sendiri secara gotong royong oleh 16 Perusahaan tambang di daerah itu. Sedangkan pemprov hanya mengawasinya dan menerima hibah sebagai aset setelah selesai dikerjakan oleh konsorsium ke 16 perusahaan tambang,” ujar mantan bupati Morowali dua periode.

‎Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng Faidul Keteng, menjelaskan bahwa jika perbaikan jalan-jalan provinsi itu gorong-royong oleh puluhan perusahaan tambang itu, maka hanya sekitar 1 kilometer saja menjadi tanggungjawab setiap perusahan dengan anggaran sekitar Rp, 5 miliyar saja setiap perusahaan tambang itu.

‎Dari 32 perusahaan tambang yang hadir, dalam rapat koordinasi gotong royong perbaikan jalan dengan skema pembiayaan dari dana CSR itu, semua sepakat dan mendukung tawaran kemitraan gotong royong perbaikan jalan provinsi oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemprov Sulteng.

‎Diantaranya, Fatan dari PT. Graha Istika Utama, PT.Bima Cakra Perkasa Mineralindo Atao Ura, PT.Bintang Sinar Perkasa dan perusahaan tambang lainnya mengaku siap mendukung program gotong royong perbaikan jalan provinsi di wilayah Sulteng.

‎Untuk gotong royong perbaikan ruas jalan provinsi itu, pihak Pemprov Sulteng akan melakukan penandatangan MoU dengan semua perusahaan tambang pemegang IUP dan teknisnya dilakukan lagi penandatanganan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) bergotong-royong memperbaiki ruas jalan provinsi yang rusak.(***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *