Anggaran Rp33,73 Miliar Disiapkan
PALU, FILESULAWESI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, pengembangan usaha budidaya, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, pengelolaan ruang laut, serta pengawasan terhadap pelaku usaha.
BACA JUGA: Wali Kota Palu Terima Penghargaan dari Kompas TV
Untuk mendukung berbagai program tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp33,73 miliar.
BACA JUGA: New Veloz Hybrid EV Dorong Lonjakan Penjualan dan Dominasi Market Share Toyota
Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Moh. Syafar DB, mengatakan anggaran tersebut diarahkan pada lima kelompok utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers program BERANI Sejahtera yang digagas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantika) Sulawesi Tengah, Kamis (10/9/2026).
“Berdasarkan data program dan capaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, total anggaran yang disiapkan untuk sejumlah program kelautan dan perikanan mencapai Rp33,73 miliar,” kata Syafar.
Menurutnya, anggaran tersebut mencakup infrastruktur pelabuhan sebesar Rp7,62 miliar, sarana produksi perikanan tangkap Rp15,46 miliar, sarana produksi budidaya dan P2HP Rp5,16 miliar, pengelolaan ruang laut Rp1,85 miliar, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) sebesar Rp3,64 miliar.
Produksi Perikanan Tangkap Meningkat 20,8 Persen
Pada subsektor perikanan tangkap, Pemprov Sulteng menempatkan peningkatan produksi sekaligus penanggulangan kemiskinan sebagai fokus utama program.
Dukungan infrastruktur diarahkan ke sejumlah pelabuhan perikanan, di antaranya Pelabuhan Perikanan Mato dengan anggaran Rp1,62 miliar dan Pelabuhan Perikanan Lafeu sebesar Rp6 miliar.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mengalokasikan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap sebesar Rp2,26 miliar untuk penanggulangan kemiskinan yang menyasar 51 rumah tangga.
Sementara itu, anggaran sebesar Rp13,20 miliar dialokasikan untuk peningkatan produksi bagi 114 kelompok nelayan.
Capaian produksi perikanan tangkap menunjukkan tren positif. Pada 2024, produksi tercatat sebesar 271.865,95 ton, kemudian meningkat menjadi 328.393,08 ton pada 2025.
Dengan demikian, produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan sekitar 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kabupaten Donggala menjadi daerah dengan produksi perikanan tangkap tertinggi pada 2025, yakni mencapai 80.180,70 ton. Disusul Morowali sebesar 40.225,30 ton, Banggai Laut 37.438,88 ton, Parigi Moutong 31.534,10 ton, dan Banggai sebanyak 29.240,50 ton.
Budidaya Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat
Pada subsektor perikanan budidaya, pemerintah mengalokasikan Rp5,16 miliar untuk mendukung sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.
Program tersebut mencakup penyediaan sarana budidaya air tawar dengan sistem bioflok, sarana produksi rumput laut bagi rumah tangga miskin, sarana budidaya air payau dan laut, serta dukungan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Dari total anggaran tersebut, Rp345 juta dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan bagi 23 rumah tangga miskin.
Selanjutnya, Rp3,74 miliar diperuntukkan bagi peningkatan produktivitas budidaya bagi 46 kelompok pembudidaya ikan, serta Rp1,07 miliar untuk penyediaan sarana pengolah dan pemasar bagi 23 kelompok.
Berdasarkan data sementara Dinas Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan budidaya Sulawesi Tengah pada 2025 mencapai 330.058,72 ton.
Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi daerah dengan produksi budidaya tertinggi, mencapai 242.639,99 ton. Berikutnya Banggai Laut 21.915,83 ton, Parigi Moutong 19.945,35 ton, Donggala 14.771,99 ton, dan Tojo Una-Una 8.921,54 ton.
Kesejahteraan Nelayan Masih Jadi Perhatian
Selain peningkatan produksi, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Data Januari 2026 mencatat Nilai Tukar Nelayan (NTN) Sulawesi Tengah berada pada angka 102,24. Angka tersebut menunjukkan kondisi usaha nelayan relatif menguntungkan.
Sementara itu, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) tercatat sebesar 91,43.
Meski demikian, subsektor budidaya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti meningkatnya biaya produksi, fluktuasi harga hasil budidaya, produktivitas yang belum optimal, keterbatasan modal usaha, serta tingginya beban konsumsi rumah tangga.
Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Diperkuat
Pemprov Sulteng juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,85 miliar untuk memperkuat pengelolaan ruang laut melalui rehabilitasi ekosistem pesisir dan pemberdayaan masyarakat.
Program tersebut meliputi rehabilitasi terumbu karang, rehabilitasi mangrove, pembangunan apartemen ikan, fasilitasi alokasi ruang laut, serta pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir.
Di sisi pengawasan, tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan mengalami peningkatan signifikan, dari 82,12 persen pada 2025 menjadi 94,40 persen pada Triwulan II 2026.
Pada 2025, tercatat sebanyak 326 pelaku usaha yang dinyatakan patuh, terdiri atas 247 pelaku usaha perikanan tangkap, 26 pelaku usaha perikanan budidaya, 40 pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, dan 13 pelaku usaha pemanfaatan ruang laut.
Pengawasan juga didukung melalui penyediaan Vessel Monitoring System (VMS) senilai Rp708 juta untuk 118 unit kapal, serta perlengkapan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) sebesar Rp1,74 miliar untuk delapan kelompok.
Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk membangun sektor kelautan dan perikanan yang produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Penguatan produksi perikanan tangkap, pengembangan budidaya, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, pengelolaan ruang laut berkelanjutan, serta pengawasan terhadap pelaku usaha menjadi bagian penting dari arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam program BERANI Sejahtera.(***)
