PALU, FILESULAWESI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, melaksanakan kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Palu yang berlangsung di Gedung Perpustakaan Kota Palu, Kamis (19/11/2026).
BACA JUGA: Bapenda Kota Palu Optimalkan PAD Lewat Penambahan Water Meter
Kegiatan tersebut secara simbolis dibuka oleh Wali Kota Palu yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Palu, Eka Komalasari.
BACA JUGA: Bapenda Palu Optimistis Lampaui 90 Persen Berkat Geliat Bisnis dan Industri
Dalam sambutannya, Eka Komalasari menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut secara tertib dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Menurut asisten, pemusnahan arsip bukan sekadar kegiatan membuang dokumen atau kertas lama, melainkan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Asisten menjelaskan, arsip merupakan memori kolektif pemerintah sekaligus bukti akuntabilitas kinerja.
Namun demikian, tidak semua arsip harus disimpan selamanya. Arsip yang telah habis masa retensinya, tidak lagi memiliki nilai guna, serta tidak memiliki nilai sejarah perlu dilakukan pemusnahan sesuai ketentuan.
Lebih lanjut, Asisten Eka mengungkapkan bahwa penumpukan arsip yang tidak terkendali dapat membebani ruang penyimpanan dan anggaran.
Selain itu, keberadaan arsip yang sudah tidak bernilai guna justru dapat menyulitkan proses pencarian arsip penting yang masih aktif dan memiliki nilai strategis.
“Pemusnahan arsip juga merupakan amanat undang-undang. Ini adalah wujud kepatuhan kita terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta peraturan turunannya,” ungkap asisten.
Oleh karena itu, asisten menegaskan bahwa pelaksanaan pemusnahan arsip harus berpedoman pada tiga prinsip utama, yakni tertib hukum, tertib fisik, dan tertib aset.
Prinsip tertib hukum mengharuskan setiap proses pemusnahan dilakukan sesuai prosedur, dilengkapi Daftar Usul Musnah, persetujuan, serta Berita Acara yang sah.
Sementara tertib fisik memastikan arsip dimusnahkan secara total agar informasi di dalamnya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Adapun tertib aset merupakan upaya mengamankan dan menjaga arsip yang masih memiliki nilai sejarah maupun nilai guna permanen sebagai aset daerah.
Pada kesempatan tersebut, Asisten Eka juga berpesan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak lagi memandang arsip sebagai beban, tetapi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Asisten mengajak seluruh OPD untuk membudayakan tertib arsip sejak proses penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan, termasuk pemusnahan arsip sesuai ketentuan.
Selain itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu diharapkan dapat terus menjalankan fungsi pembinaan secara aktif dengan memberikan pendampingan kepada seluruh OPD.
“Dengan pengelolaan arsip yang baik, kita sedang menyelamatkan sejarah Kota Palu sekaligus mempertanggungjawabkan kinerja kita kepada masyarakat dan generasi mendatang,” tambah asisten.
Dalam kegiatan tersebut, tercatat sebanyak 8.962 berkas arsip dimusnahkan dari delapan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
Adapun rinciannya, yaitu Sekretariat Daerah Kota Palu Bagian Hukum sebanyak 579 berkas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebanyak 3.021 berkas, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 3.098 berkas.
Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 714 berkas, Dinas Pariwisata sebanyak 235 berkas, RSUD Anutapura Kota Palu sebanyak 103 berkas, Kecamatan Mantikulore sebanyak 252 berkas, dan Kecamatan Palu Barat sebanyak 960 berkas.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Palu diharapkan terus memperkuat tata kelola kearsipan di setiap perangkat daerah, sehingga tercipta administrasi pemerintahan yang tertib, efektif, akuntabel, serta mampu menjaga keberlanjutan informasi dan sejarah daerah.(***)









