Bidik Optimalisasi Potensi Pajak Air Tanah
PALU, FILESULAWESI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air tanah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menambah pemasangan water meter atau meteran air sebanyak 149 unit pada tahap II.
BACA JUGA: Bapenda Palu Optimistis Lampaui 90 Persen Berkat Geliat Bisnis dan Industri
Pemasangan tersebut difokuskan pada sejumlah lokasi prioritas, terutama pelaku usaha yang memiliki tingkat penggunaan air tanah cukup tinggi.
BACA JUGA: Diah Puspita Ucapkan Selamat HUT Komunitas Oma-Oma Putih Melati
Hal ini dikemukakan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Bapenda Kota Palu, Syarifudin, kepada sejumlah awak media, saat ditemui di ruangannya, Kamis (19/11/2026) siang.
Plt Sekretaris Syarifudin mengatakan, penambahan 149 unit water meter pada tahap II dilakukan setelah pemasangan tahap I sebanyak 262 unit menunjukkan hasil yang signifikan.
“Dengan penambahan 149 unit di tahap II ini, total water meter yang terpasang di lapangan menjadi 411 titik yang tersebar di delapan kecamatan,” ujar Syarifudin kepada redaksi Filesulawesi.com.
Ia menjelaskan, pada hari yang sama juga dijadwalkan kegiatan pemasangan water meter di lapangan yang rencananya disaksikan langsung oleh Wakil Wali Kota Palu, didampingi Kepala Bapenda dan kepala bagian terkait.
Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan menyasar dua titik perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Menurut Syarifudin, kehadiran pimpinan daerah merupakan bentuk dukungan terhadap petugas lapangan, mitra PDAM, serta tenaga teknis yang terlibat dalam pemasangan water meter.
Selain itu, langkah tersebut juga untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa pajak air tanah menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian serius Pemkot Palu karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD.
Terkait potensi penerimaan pajak air tanah di kawasan KEK, Syarifudin menyebutkan bahwa berdasarkan survei sementara terhadap enam perusahaan, potensi penerimaan rata-rata diperkirakan mencapai sekitar Rp50 juta per bulan.
Potensi tersebut bahkan berpeluang meningkat seiring perkembangan produksi dan bertambahnya penggunaan air tanah oleh perusahaan.
Menanggapi isu yang sempat beredar di masyarakat mengenai pemasangan water meter, Syarifudin menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak menyasar penggunaan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga.
“Sesuai ketentuan, sasaran pemasangan water meter ini adalah air tanah yang dikomersialkan oleh pelaku usaha. Untuk penggunaan rumah tangga tidak dikenakan pajak,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa perangkat water meter yang dipasang menggunakan sistem pinjam pakai, bukan menjadi milik permanen pengguna. Bapenda turut mendorong pelaku usaha berskala besar agar melakukan pemasangan meteran air secara mandiri.
Sementara itu, terkait capaian penerimaan pajak air tanah tahun 2026, dari target yang ditetapkan sebesar Rp7,5 miliar, realisasi hingga 15 November 2026 baru mencapai sekitar Rp2,5 miliar.
Menurut Syarifudin, capaian tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan pemasangan water meter yang baru berjalan efektif sejak Juli 2026.
Meski demikian, upaya tersebut diharapkan menjadi fondasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah pada tahun mendatang.
“Tahun ini kita meletakkan dasar terlebih dahulu. Insyaallah ke depan, karena mulai dari Januari, hasilnya akan lebih optimal,” tandasnya.zal









