PALU, FILESULAWESI.COM – Memasuki tahun kelima pasca gempa, likuifaksi dan tsunami yang melanda kota Palu 28 September 2018, percepatan penanganan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang diperuntukkan untuk warga penyintas korban bencana, hingga hari ini ini belum kelar.
Percepatan pembangunan Huntap merupakan prioritas bagi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden RI Yusuf Kalla (ketika menjabat), untuk menekan kepada Kementerian PUPR agar mempercepat penanganan pembangunan Huntap dalam masa Rehabilitasi dan Rekontruksi hari ini.
Kenyataannya, dari hasil pantauan wartawan dilokasi proyek pengerjaan di kelurahan Tondo 2 maupun kelurahan Talise untuk pembangunan Huntap Kawasan, Kamis (15/6/2023), belum seutuhnya pembangunan Huntap berjalan sesuai dengan harapan dari warga penyintas.
Terlihat pekerja masih sibuk dalam menyelesaikan pembangunan Huntap, alat berat sering beriringan masuk ke dalam proyek, belum lagi persoalan dengan belum kliernya penyelesaian klaim lahan oleh warga sekitar.
Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi Gerindra Syarif, pun menyayangkan pemerintah kota Palu, Kementerian PUPR, Rekanan Kerja, yang begitu lamban dalam menyelesaikan penanganan pembangunan Huntap.
Bahkan disebutkannya, komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Huntap, hanya tinggal janji belaka saja.
“Kami melihat progres ini sangat cukup lambat. Menurut saya, jauh dari ekspektasi, apa yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan, janji tinggal janji,” urainya kepada FileSulawesi.com.
“Ini sudah memasuki tahun kelima pasca bencana. Warga kita masih terlantar di luar sana. Buka pintu hati kita, tolong daerah kita, seluruh elemen perangkat Negara yang bertanggung jawab terhadap rakyat kita untuk mempercepat bangun rumah, bangun huntap. Masa masyarakat kita di telantarkan seperti ini, sakit dong,” katanya menambahkan.
Sementara itu, saat awak media meminta keterangan resmi kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BP2P PUPR Sulteng Erpika Ansela Surira, dalam hal progres pembangunan Huntap, hanya menyarankan untuk memperoleh keterangan resmi melalui Kepala Balai Pelaksanaan Pembangunan Perumahan (BP2P) PUPR Sulteng Bakhtiar.
Namun Kasatker sendiri menyarankan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Humas BP2P Sulteng dalam hal memperoleh tanggapan resmi dari Kepala BP2P PUPR Sulteng.
“Ke Kabalai saja langsung melalui bagian komunikasi publik,” katanya kepada FileSulawesi.com, Rabu (14/6/2023) malam.
Humas BP2P PUPR Sulteng Muh. Anif Makbul Mustaqim pun mengatakan kepada awak media, kalau Kepala Balai P2P PUPR Sulteng masih berada di luar kota (Jakarta).
“Saya belum tahu pasti pak (tiba di Palu). Tapi yang saya tahu agenda kegiatan bapak masih sampai tanggal 19 juni 2023,” sebutnya, Kamis (15/6/2023) pagi.
Saat dimintai soal progres penyelesaian pembangunan Huntap, hingga berita ini diterbitkan Kamis (15/6/2023) malam, belum juga diterima oleh redaksi.zal
