PALU, FILESULAWESI.COM – Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palu, menyampaikan bahwa tahun 2024, tahun ini, terdapat banyak permasalahan terutama bagi mereka keluarga penerima manfaat (penerima PKH), yang tiba-tiba namanya tidak keluar dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Kepada awak media ini, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) kota Palu Susik, menyampaikan, permasalahan tersebut terjadi karena beberapa hal.
Pertama, kata dia, di salah satu keluarga, sudah ada yang bekerja di salah satu perusahaan, dan menerima upah sebagai pekerja.
“Sehingga, secara aturan, akan diberhentikan untuk menerima bantuan PKH-nya. Ini banyak ditemui, masyarakat supaya memahami, diperhatikan,” urainya kepada FileSulawesi.com, Selasa (13/3/2024).
“Kedua, soal kartu keluarga atau identitas kependudukan. Di dalam kartu keluarga anaknya sudah menikah, sudah bekerja tetapi belum dipisahkan dalam kartu keluarga. Ini mempengaruhi data-data yang ada di PKH Kemensos RI,” katanya menambahkan.
Menurutnya, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan dari Kemensos RI. Sementara kota Palu hanya memantau saja penyalurannya.
“Permasalahan yang kita ketahui secara umum juga lewat aplikasi Siks-NG Kemensos. Lewat aplikasi ini kita ketahui, misalnya si A tidak menerima bantuan PKH itu masalahnya apa. Si B tidak menerima bantuan PKH karena masalahannya apa. Sama dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), itu sama” kata Susik.
“Saya menghimbau kepada warga kota Palu, tolong di update kartu keluarganya. Sehingga, kami bisa mengetahui apakah masih satu KK dengan ibunya atau bapaknya. Sebaiknya dipisah, supaya bantuan-bantuan tersebut masih dapat diperoleh kembali. Contoh, Janda lansia yang masih satu KK dengan anak, sementara anaknya sudah kerja. Jadi, sebaiknya ini yang perlu diperhatikan kembali,” jelasnya.zal
