PALU, FILESULAWESI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Pendidikan (Disdik) terbilang sukses dalam hal pengusulan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibanding daerah lainnya di Indonesia. Hal tersebut karena hingga saat ini Disdik Sulteng telah mengusulkan 5309 Guru Honorer untuk bisa menjadi PPPK.
BACA JUGA: Apel Bersama Lintas OPD, Wali Kota Palu: Jangan Ragu Bertemu Saya untuk Urusan Apapun
Pengusulan ribuan guru dari Sulteng tersebut memang terbilang luar biasa karena didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura. Sebab untuk pembiayaan gaji mereka sepenuhnya di tanggung oleh Pemerintah Daerah. Sehingga banyak daerah di Indonesia sangat sulit untuk mengusulkan seluruh guru honorer mereka untuk menjadi PPPK.
“Program PPPK memang merupakan Program dari Kemendikbud bekerja sama dengan Menpan RB, di mana usulan Guru PPPK dari Disdik Sulteng. Jadi jumlah tersebut diusulkan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Jadi pada tahun 2022 kita mengusulkan 5309, jumlah tersebut sesuai dengan jumlah honorer yang ada di Sulteng yang sudah mengabdi di atas dua tahun. Kenapa saya lakukan ini agar tidak ada lagi guru-guru kita yang honorer di Sulteng,” kata Kepala Disdik Sulteng, Yudiawati V Windarrusliana, Selasa (3/12/2024).
Jadi selama pengusulan PPPK dibagi menjadi empat tahapan, pertama melalui jalur prioritas satu yaitu pengangkatan dengan cara mengikuti Computer Asesmen Test, jadi dimana mereka mendaftar disitulah mereka diterima. Sementara jalur prioritas kedua yaitu ada sejumlah Guru PPPK dari berbagai provinsi lainnya akan dimasukan di Sulteng, tetapi pihak Disdik Sulteng menolak karena mereka ingin memprioritaskan guru honorer yang ada di Sulteng.
Sementara untuk jalur prioritas tiga para guru tidak lagi mengikuti Computer Asesmen Test tetapi langsung dinilai oleh Kepala Sekolah, Guru Senior, Pengawas Sekolah, dan Kepala Dinas Pendidikan serta BKD. Sementara untuk prioritas empat yaitu untuk seluruh guru honorer di sekolah swasta.
“Memang pengusulan guru PPPK sangat berat karena dari jumlah 5309 pemerintah daerah harus menyiapkan Gaji sebesar Rp 200 miliar per tahun. Sebab didaerah lainnya yang jumlah guru honorernya mencapai 2000 mereka hanya mengusulkan 500 hingga 1000 sebab ini masalah pembiayaan dari Pemda. Makanya pada saat kami konsultasikan dengan Bapak Gubernur pihaknya menjawab selama masih dimungkinkan usulkan saja, beliau mengatakan ini bukan uang kita tapi uang negara, apalagi ini merupakan guru-guru kita yang mengajar generasi penerus di Sulteng,” terangnya.
Pihaknya mengatakan Sulteng merupakan satu-satunya daerah yang mengusulkan seluruh guru honorernya pada saat itu. Sehingga ini perlu diapresiasi oleh seluruh masyarakat yang ada di Sulteng khususnya pada guru honorer.
“Memang dalam pengangkatan guru honorer ini dikembalikan lagi dari kemampuan para guru itu sendiri, sebab pemerintah daerah tidak bisa mengangkat mereka secara otomatis, jadi saat ini jumlah Guru Honorer yang telah terangkat menjadi PPPK di Sulteng sebanyak 2100 orang. Tetapi akan terus bertambah sesuai dengan julah yang diusulkan oleh pemerintah Sulteng,” tutupnya.zal
