PALU, FILESULAWESI.COM – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Tengah kembali mengalami penundaan. Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung pada 23–24 April 2026 itu kini diundur hingga akhir Mei 2026.
BACA JUGA: Nilam Sari Lawira Kembali Nahkodai NasDem Sulteng Periode 2026-2029
Penundaan tersebut diputuskan oleh Kadin pusat sekaligus memperpanjang masa jabatan Ketua Kadin Sulteng, Nur Dg Rahmatu, hingga 30 Mei 2026.
Menanggapi hal ini, Ketua Tim Pemenangan bakal calon Ketua Kadin Sulteng, Gufran Ahmad, yakni Hidayat Lamakarate, menilai penundaan terjadi akibat persoalan administratif yang belum tuntas di tingkat kabupaten dan kota.
BACA JUGA: Ratusan Warga Palu Nobar Film Maira, Rerie–Nilam Sari Sasar Generasi Muda
Menurut Hidayat, banyak calon peserta Musprov yang tidak memenuhi syarat karena kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) tidak sesuai ketentuan. Ia menjelaskan bahwa peserta seharusnya merupakan pelaku usaha kecil dengan KTA Kadin, namun fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar masih berstatus usaha mikro.
“Dari hasil pemeriksaan berkas, lebih dari 50 persen yang diusulkan ternyata ber-KTA mikro. Ini tentu tidak memenuhi syarat dan berpotensi membuat musyawarah tidak kuorum,” urainya kepada redaksi Filesulawesi.com saat dihubungi, Sabtu (18/4/2026) malam.
Ia menambahkan, setiap Kadin kabupaten dan kota mengusulkan lima nama peserta Musprov. Namun, ketidaksesuaian administrasi tersebut menunjukkan kurangnya koordinasi dan kesiapan dari kepengurusan daerah.
“Ini menandakan bahwa kepengurusan Kadin di daerah belum siap. Seharusnya hal-hal prinsip seperti ini sudah dipenuhi sebelum musyawarah dilaksanakan,” tegasnya.
Hidayat juga menyoroti lemahnya perhatian terhadap persyaratan dasar keanggotaan, yang berdampak pada tertundanya agenda penting organisasi.
Ke depan, pihaknya berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh apabila Gufran Ahmad, terpilih sebagai Ketua Kadin Sulteng. Salah satu langkah yang direncanakan adalah digitalisasi sistem pendataan anggota.
“Ke depan akan kita tata secara online, sehingga data keanggotaan lebih tertib dan valid. Kita ingin memastikan seluruh pengurus benar-benar memenuhi syarat,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar Kadin kabupaten dan kota melalui kegiatan bersama serta turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi organisasi tetap sehat dan berjalan sesuai aturan.
Dengan penundaan ini, diharapkan seluruh pihak dapat segera melengkapi persyaratan administrasi agar pelaksanaan Musprov VIII Kadin Sulteng dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan.zal
