Kedatangan KPK RI di Palu, Komitmen Dalam Rangka Cegah Korupsi

Wali Kota Palu H. Hadianto Rasyid, SE, memimpin pertemuan bersama tim Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK untuk Koordinasi. FOTO : IST

PALU, FILESULAWESI.COM – Wali Kota Palu H. Hadianto Rasyid, SE, memimpin pertemuan bersama tim Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK untuk Koordinasi.

Secara garis besar, rapat koordinasi tersebut yakni pemetaan kerawanan korupsi dan pelayanan publik daerah sektor pendidikan-IPAK di Kota Palu.

Bacaan Lainnya

Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat Bantaya kantor Wali Kota Palu, Jumat (13/10/2023).

Dari pihak KPK, diwakili Ketua Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Basuki Haryono.

Hadir pula Sekda Kota Palu Irmayanti, Ketua Perwakilan Ombudsman Sulteng Ikbal Andi Magga, Para kepala OPD dan pejabat lainnya. Serta sejumlah perwakilan Kepala Sekolah.

Wali Kota Palu menyampaikan, apresiasi dan penghargaan atas kunjungan pihak KPK ke Pemkot Palu. Tentunya, akan banyak masukan berharga yang akan disampaikan.

Harapan kita bisa mendapatkan banyak masukan berharga untuk kita aplikasikan dalam hal pencegahan korupsi.

Serta meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaporan mengenai identifikasi serta membangun komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Baik di lingkungan pendidikan, dan OPD lainnya.

Sementara itu, Ketua Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Basuki Haryono, menyampaikan, tugas dan wewenang KPK diatur dalam UndangĀ  Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi.

Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi.

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebutnya lagi, peran KPK dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia

Pencegahan Korupsi: Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi pemerintah dan lembaga publik untuk mencegah korupsi, serta mengedukasi masyarakat tentang integritas.

Penyelidikan dan Penyidikan:

KPK menyelidiki kasus korupsi, termasuk penyadapan, penggeledahan, dan pemeriksaan, serta mengumpulkan bukti.

Penuntutan: Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut pelaku korupsi ke pengadilan dengan dukungan tim jaksa yang ahli.

Penguatan Pengadilan: Komisi Pemberantasan Korupsi berperan dalam proses persidangan dan memberikan bantuan hukum kepada korban korupsi.

Pengawasan Putusan: KPK memantau pelaksanaan hukuman dan pemulihan aset hasil korupsi.(***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *