PALU, FILESULAWESI.COM – Wali Kota Palu periode 2016-2021 Dr. Hidayat, M.Si, berbicara banyak tentang masyarakat kota Palu yang kini diselimuti dengan kebijakan dari pemerintah kota Palu saat ini, membebankan atau mewajibkan warganya membayar pajak.
Beberapa pajak yang masih menjadi persoalan di era Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat ini, kata Dr. Hidayat ialah terkait dengan pajak Retribusi Sampah yang dinaikkan, PBB, serta pajak Restoran 10 persen.
“Pajak retribusi sampah, PBB dia naikkan, pajak Restoran, saya tidak tahu apa yang dia mau kejar. Dulu saya tidak pajaki semua masyarakat bisa saya bangun jembatan,” urainya kepada FileSulawesi.com beberapa waktu lalu.
“Dibelakang kampus Untad bisa saya bangun 9 kilo jalan itu gunakan dana APBD, 40 meter lebar jalan. Jembatan Lalove APBD, bongkar jalan ke Salena APBD, kan bisa saya bangun, tanpa kita pajaki masyarakat kita bisa bangun,” katanya menambahkan.
Ia menjelaskan, pada masa ia menjabat Wali Kota Palu, telah membangun empat jembatan sebagai penghubung suatu wilayah di kota Palu.
Keberadaan jembatan yang dibangun pula, katanya, bisa memberikan dampak positif bagi warga sekitar dalam menaikkan nilai sektor ekonomi.
“Saya bangun jembatan 4 selama saya memimpin. Dua ada di Pantoloan, satu jembatan Lalove, satu di kampus Tondo. Seharusnya satu lagi jembatan yang harus saya bangun kerjasama dengan bupati Sigi, cuman beliau tidak teruskan,” sebutnya.
Ia pertanyakan, mengapa hari ini di era Hadianto Rasyid, semua pelaku UMKM diratakan untuk bayar pajak 10 persen. Tentunya, pertanyaannya, apa yang dia mau kejar, untuk apa uangnya.
“Unit Usaha Kecil Menengah (UMKM) kenapa diratakan 10 persen, pertanyaannya apa yang dia mau kejar, untuk apa ini uang. Sekarang sudah terkumpul uang, saya mau Tanya apa yang dia bangun, kalau kita mau jujur apa yang dia bangun. Semua jalan yang dibangun sudah selesai kita bangun. Adapun jalan yang dia sudah bangun jembatan di jalan Tombolotutu itu, itu sudah kita anggarkan pada tahun 2021,” jelasnya.zal
