PALU, FILESULAWESI.COM – Panitia Khusus (PANSUS) Rehab-Rekon DPRD Kota Palu gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pelaksana proyek atau kontraktor, BPPW Sulteng, BP2P Sulteng, serta OPD teknis di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
Bertempat di ruang sidang utama kantor DPRD Kota Palu, Jumat (14/6/2024) siang.
RDP sendiri dipimpin Ketua PANSUS Rehab-Rekon DPRD Kota Palu Syarif, didampingi Wakil Ketua Ahmad Umayer, Muslimun, Astam Abdullah serta Anggota PANSUS Rehab-Rekon lainnya.
Pembahasan RDP hari ini, sekaitan dengan mengetahui progres dalam penyelesaian pembangunan Huntap II di kelurahan Tondo dan pembangunan Huntap di kelurahan Talise Valangguni.
Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua PANSUS Rehab-Rekon Syarif, yang meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait, mengapa belum menyelesaikan pembangunan Huntap sebagaimana klausal kontrak pekerjaan berakhir.
Syarif sampaikan, berdasarkan laporan dari masyarakat, teman-teman Komisi C DPRD Kota Palu, melakukan peninjauan langsung di dua lokasi proyek pembangunan Huntap beberapa hari lalu sebelum kedatangan Menko PMK hari ini, tanpak masih ada pekerja yang melakukan pekerjaan dalam menyelesaikan pembangunan Huntap termasuk dengan fasilitas umum lainnya.
“Olehnya, saya meminta penjelasan langsung kepada pihak pembangun, khususnya kepada PT Adhi Karya (membangun unit Huntap) dan PT Bumi Karsa (membangun fasilitas),” urai Syarif kepada FileSulawesi.com, membuka jalannya pembahasan RDP.
Selain Ketua PANSUS, Wakil Ketua PANSUS Rehab-Rekon, Ahmad Umayer, juga mempertanyakan beberapa poin penting sehingga terjadinya terkendala penyelesaian pembangunan Huntap.
“Batas pelaksanaan sampai kapan, karena kami tinjau di lapangan masih banyak bangunan yang belum selesai. Kami tidak mau membohongi masyarakat. Jujur saja disampaikan bahwa ada sekian unit bangunan rumah belum bisa kita bangun karena persoalan lahan. Kemudian apa persoalan lainnya sampai ini tidak selesai, sesuai dengan schedule pelaksanaan kontrak kegiatan,” kata Ahmad Umayer.
Menjawab dari pertanyaan Anggota PANSUS Rehab-Rekon, Selaku Projet Manager PT. Adhi Karya Nurul Huda, diakuinya telah terjadi empat kali addendum atau perpanjangan waktu kontrak kerja kembali, dari kontrak kerja awal dimulai dari tanggal 29 Desember 2022 hingga berakhir kontrak kerja 28 Desember 2023.
“Addendum terakhir kami atau batas kontrak kami sampai dengan 30 Oktober 2024,” sebut Nurul Huda kepada Anggota Pansus.
“Kenapa keterlambatan dengan alasan lahan. Karena kami menerima lahan di tahun 2023 sejumlah 750 tapak hunian, 211 tapak hunian bulan Februari 2024, sehingga totalnya 961 tapak hunian yang dikerja Adhi Karya,” beber Nurul Huda.
Dijelaskannya, memang sesuai kontrak kerja awal, PT Adhi Karya membangun 1.055 unit di kelurahan Tondo II. Hanya saja, karena kendala lahan, sehingga yang bisa dibangun oleh PT Adhi Karya sebanyak 9.61 lahan.
“Sisanya 94 unit Huntap, sudah dikeluarkan dari kontrak kami dan dialihkan lokasi pembangunan ke Huntap Talise Valangguni, saat addendum ke empat tanggal 13 November 2023 lalu,” jelas projet Manager yang bertanggung jawab penuh pembangunan Huntap di kelurahan Tondo II ini.
“Sampai saat ini, dilokasi Huntap Tondo II, baru 722 unit sudah tersambung listrik. Berarti ada 239 unit Huntap yang masih menunggu register dari PLN. Sudah di daftarkan per tanggal 15 Februari 2024 lalu. Bisa diselesaikan sampai Oktober 2024,” tutupnya.zal
