PALU, FILESULAWESI.COM – Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah Baskoro Elmiawan, dengan berbagai alasan tak mau menemui awak media.
Begitupula sebaliknya, Satuan Kerja (Satker) dalam sektor pengembangan kawasan permukiman (mengurusi sarana prasarana pembangunan Huntap), hendak tutup mata atau dengan berbagai alasan pula, tak mau menemui awak media.
Hal ini terjadi, saat awak media ini mendatangi kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sulawesi Tengah, hendak ingin bertemu dengan Kepala BPPW dan Satker, namun ditolak dengan berbagai alasan, Kamis (20/6/2024) pagi.
Awalnya, awak media ini mendatangi ruang kerja Kepala BPPW Sulteng Baskoro Elmiawan, namun lagi-lagi saat ingin meminta keterangan resmi terkait dengan lambatnya penyelesaian pembangunan Huntap, salah seorang staf Kepala BPPW menyampaikan, bahwa untuk urusan pembangunan Huntap bisa langsung temui Kepala Satker yang menangani langsung.
“Bapak tidak bisa ditemui sebagaimana yang ia sampaikan. Bapak sampaikan, urusan soal Huntap silahkan langsung menemui Satker,” ungkap salah seorang staf Kepala BPPW kepada FileSulawesi.com.
Kemudian, awak media ini tak berhenti untuk mendapatkan keterangan resmi, mengapa terjadi kelambatan progres pembangunan Huntap. Bahkan dalam kegiatan proyek huntap, terjadi empat kali ademdum kepada pelaksana proyek atau kontraktor, untuk menyelesaikan proyek Huntap tadi.
Lanjut cerita, Awak media ini mendatangi ruang kerja Satker pengembangan kawasan permukiman Taco. Satker berada di ruangan, hanya saja ketika awak media ini ingin menemui Satker, lantas dari salah seorang staf Satker, menyampaikan, nanti disampaikan terlebih dahulu kepada Satker.
Terdengar dari luar ruangan, Satker Taco sedang berbicara dengan seseorang melalui telpon selulernya. Namun tiba-tiba, awak media tanpa diketahui didatangi oleh security, yang menyampaikan bahwa satker belum bisa ditemui.
“Satker masih ada rapat zoom, belum bisa ditemui,” kata salah seorang security tadi.
Diduga staf dari Satker telah menghubungi security tanpa menyampaikan terlebih dahulu kepada Satker, untuk mengusir awak media ini.
Atau diduga pula, ini arahan dari Satker untuk meminta security sampaikan kepada awak media, untuk tidak bisa ditemui dengan berbagai alasan pula.
Ironisnya, dalam RDP di DPRD Kota Palu beberapa waktu lalu, Anggota DPRD mempertanyakan kelambatan dari progres pembangunan Huntap.
Dari pembahasan RDP pula, Anggota DPRD Kota Palu tahu, bahwa tidak ada lagi klaim lahan (khususnya di Huntap 2 kelurahan Tondo), karena sifatnya sudah Clear And Clean, sehingga syarat dana dari bank dunia dicairkan untuk pembangunan Huntap.
Nyatanya, lahan dilokasi pembangunan Huntap 2, terjadi klaim lahan yang mengakibatkan sebanyak 90 unit Huntap yang awalnya dibangun di Huntap 2, malah dipindahkan pembangunannya di kelurahan Talise Valangguni (merubah kontrak kerja).zal
