PALU, FILESULAWESI.COM – Pegiat Lingkungan Hidup di Sulawesi Tengah menyebut Bencana Ekologis berupa banjir bandang dan longsor di wilayah industri pertambangan, merupakan peringatan keras terhadap pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
BACA JUGA: Pasca Bertemu Gubernur Hari Ini: Hak dan Kewenangan Sekdaprov Sulteng Kini Dikembalikan
Aulia Hakim, pegiat lingkungan hidup di Sulteng, juga pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, menyebut bahwa banjir yang terjadi di Morowali Utara, desa Towi (5/1/25) dan desa Labota, Morowali (29/12/24) menunjukan bahwa penting untuk segera memperbaiki pola ruang dan ekspansi izin tambang serta pembukaan lahan dan hutan diwilayah tersebut, mengingat sesuai dengan perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Aljufri Palu yang memprediksi, curah hujan di Sulawesi Tengah diperkirakan akan berlangsung dari minggu ke dua atau pertangahan bulan November 2024 lalu, hingga bulan Maret awal tahun 2025.
“Kejadian bencana ekologis yang berlangsung dalam beberapa waktu terkahir harusnya sudah ada Tindakan yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan, bahwa ini menyangkut dengan nasib para pekerja yang merupakan warga setempat yang bermukim diwikayah lingkar indusrti, bahwa ekonomi, hunian dan juga jaminan keselamatan harus menjadi perhatian pemerintah dalam melindungi rakyatnya ini tak boleh disepelekan,” kata Aulia.
Aulia Hakim, pun meminta pemerintah menanggulangi banjir dan menyelamatkan rakyat yang terdampak menjadi korban apalagi semisal diwilayah industri tambang, banyak pekerja yang menjadi korban, disisi lain khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lanjut usia juga penting untuk dijamin Keselamatan dan Kesehatan mereka, kata Aulia.
Selain Morowali dan Morowali Utara, BMKG juga menyebutkan intensitas hujan dalam beberapa waktu kedepan terjadi juga di kabupaten kota lainnya, seperti di Banggai, Poso, Kota Palu, dan kabupaten Buol.
Sehingga ini menjadi titik evaluasi kita semua terhadap proses dari bagaiamana pemerintah melakukan penyesuaian ruang baik secara wilayah maupun kabupaten.
“Bencana ekologis yang terjadi saat ini tidak terlepas dari proses penyesuaian ruang yang digodok oleh pemerintah, belum lagi ekspansi pembukaan lahan untuk industri pertambangan yang begitu masif menjadi bencana ekologis hari ini bukan datang dengan sendirinya, melainkan bencana-bencana itu diundang oleh negara dengan dalih kepentingan modal bisnis semata,” tegasnya.
Sehingga Aulia Hakim mendorong untuk pemerintah segera aktif melakukan mitigasi, dan bertanggung jawab sepenuhnya bagi para korban yang terdampak.(***)
