PALU, FILESULAWESI.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menetapkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
BACA JUGA: Berikut Tanggapan Kepala TVRI Sulawesi Tengah Rumahkan Karyawan Kaitan Efisiensi Anggaran
Penetapan itu berdasarkan Surat Keputusan KPU Sulteng Nomor 5 Tahun 2025, yang disahkan dalam dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tepilih Provinsi Sulawesi Tengah Pemilihan 2024, di Kota Palu, pada Kamis 6 Februari 2025. Setelah sehari sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor: 284/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada Rabu 5 Februaru 2025, secara resmi menyatakan tidak dapat menerima gugatan hasil pemilihan gubernur (pilgub) Sulawesi Tengah (Sulteng) yang diajukan oleh pasangan Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri.
Dengan begitu, Anwar Hafid dan Reny Lamadjido telah resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2025-2030.
Kemenangan Anwar-Reny ini tentu menjadi titik star awal bagi masyarakat Sulteng untuk membuka harapan lebih, terhadap kesejahteraan khususnya, atas pemerintahan yang berjalan saat ini dan kedepannya. Sehingga tak sabar rasanya menunggu momentum pelantikan secara resmi pemerintahan yang baru.
Pelantikan memang menjadi momen penting dalam siklus pemerintahan daerah. Pergantian kepemimpinan sangat diharapkan rakyat tidak hanya sekedar membawa perubahan positif bagi tata kelola pemerintahan yang bersih, atau pelayanan publik yang maksimal.
Lebih dari itu, masyarakat butuh peningkatan ekonomi daerah yang meningkat guna bertujuan mendorong masyarakat bisa berdaulat atas daerah yang kaya dengan sumber dayanya.
Sebab, Sulteng rasanya sangat intens diperbincangkan oleh banyak orang, tak hanya warga Sulteng melainkan hampir seluruh warga di penjuru nusantara ini menyoroti provinsi dengan ribuan izin tambang serta puluhan perusahaan sawitnya, memang begitu demikian toh Sulteng menjadi sentral industrialisasi yang menjadi kebanggaan dan capaian oleh pemerintah pusat sejak lima bahkan sepuluh tahun belakangan.
Kalau merujuk pada Visi-Misi yang dikemukan oleh Anwar-Reny, ialah membawa Sulteng maju dan berkelanjutan (tidak merubah bahkan menghentikan program yang sebelumnya telah dijalankan oleh Cudy).
Anwar ingin Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dan Penyediaan Lapangan Kerja, serta mewujudkan Masyarakat Bahagia Dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah Dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan, tak lepas juga Anwar menyakini segala bentuk pembangunan itu harus berbasis lingkungan dan kajian tata ruang yang berkelanjutan juga berorientasi Pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor di Sulteng.
Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mencapai 11,17% angka pertumbuhan ekonomi ini sebelumnya diklaim oleh Rusdy Mastura sebagai suatu capaian yang membawa Sulteng menenpati posisi pertama se-Sulawesi dan ketiga se-Indonesia.
Hal ini tentu akan berdampak terhapada persentase tingkat ekonomi masyarakat Sulteng, secara data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Sulteng per 2024 mencapai angka 379,76 ribu orang, jumlah yang signifikan bagi dengan pertumbuhan industri yang sangat masif.
Secara speseifik garis kemiskinan masyarakat Sulteng pada 2024 sebesar Rp.600.872, -/kapita/bulan.
Menyeleraskan Visi-misi Gubenrur dan Prgoram Pemerintah pusat dan tantangannya
Alih-alih dengan semangat yang begitu besar, terbungkus dalam Visi-Misi, tentu apa yang diharapkan oleh Anwar-Reny harus berjalan sesuai dengan agenda pemerintah pusat, ini merupakan substansi dari pemerintah daerah di Indonesia yang menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan kemudian berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Sebelumnya, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menargetkan total efisiensi atau penghematan belanja Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sekitar Rp 306 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 100 triliun dikabarkan bakal dialihkan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Disatu sisi dalam pemaparan Kementrian Keuangan yang ramai akhi-akhir ini diperbincangkan oleh publik ialah terdapat tiga perbedaan kluster dalam prioritas anggaran;
Klaster pertama, prioritas utama yang mencakup makan bergizi gratis, ketahanan pangan, ketahanan energi, perumahan, dan pertahanan keamanan. Klaster kedua, pendidikan dan kesehatan jadi prioritas pendukung. Terakhir, kelompok sinkronisasi program mencakup pro-growth, pro-employment, serta pro-devisa.
Sehingga tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Anwar-Reny disatu sisi ingin memaksimalkan target yang tertuang dalam visi-misi, juga janji politikntya, namun disatu sisi terdapat kejanggalan dalam menyeleraskan dengan program prioritas nasional.
Komitmen dalam proses pemerintahannya harus menjadikan Kesehatan dan Pendidikan sebagai prioritas (distu sisi ini tidak menjadi program prioritas nasional).
Dalam masa kampanye pasangan Anwar dan Reny intens mengkampanyekan sembilan Program mereka, Berani alias Bersama Anwar Reny, untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Di antaranya, Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Lancar dengan mengaspal jalan desa sepanjang 1.000 kilometer dalam lima tahun, Berani Menyala berfokus pada pemerataan distribusi listrik, Berani Berdering sebagai upaya mendorong pemerataan jaringan sinyal, Berani Panen Raya, Berani Tangkap, Berani Murah untuk menstabilkan harga bahan pokok, hingga Berani Berkah melalui program Sulteng Mengaji dan Sulteng Berjamaah.
Dalam wacananya juga, Anwar memprioritaskan hal utama dalam pembangunan Sulawesi Tengah adalah bagaimana pendidikan menjadi utama dan pertama dalam segala prioritas. Hal ini dikuatkan dengan satu program besar yang menjadi andalan di visi misi Anwar-Reny, yakni Program Sulteng Nambaso atau Sulteng Besar. Nambaso adalah singkatan dari Anak Miskin Bisa sekolah, sehingga mendorong Pendidikan di Sulteng menjadi sangat prioritas bagi pemerintahan Anwar.
Kepala daerah terpilih harus memastikan kebijakan yang akan dikeluarkan disusun dengan proses teknokratis dan perencanaan yang benar. Saat ini, banyak pemda kurang memberikan pada aspek ini, sehingga banyak program yang tidak menjawab permasalahan. Anwar harus berani untuk tidak terjebak dalam program yang ditelah diusung oleh pemerintahan sebelumnya, dan harus berani mengakhiri program yang kemudian hanya merugikan dan tidak berprioritas terhadap masyarakat.
Sehingga penting untuk melihat bahwa dalam 100 hari kedepannya paska pelantikan Gubernur Sulteng, janji politik terhadap jaminan Pendidikan dan Kesehatan masyarakat Sulteng harus benar-benar bisa terealisasikan dengan maksimal, mengingat ini bukan priorotas utama pemerintahan pusat, apa yang kemudian menjadi strategi oleh Gubernur Anwar menjadi titik pijak apakah pemerintahan ini akan maksimal atau malah sebaliknya sebatas janji politik.
Problematika Sumber Daya Alam
Sulteng merupakan wilayah atau daerah yang tengah di gempur oleg industri dari berbagai sektor sumber daya alam, yang paling melekat ialah sektor SDA pertambangan yang mengusung project hilirisasi, namun ini belum maksimal malah meninggalkan konflik berkepanjangan di masyarakat, ialah tidak adanya inovasi dalam kepala pemerintahan guna merumuskan penyelesaiannya. Kepala daerah yang efektif mengintegrasikan ide-ide baru dan solusi kreatif untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang. Ini bisa mencakup penerapan teknologi baru, pengembangan model bisnis yang berkelanjutan, atau penerapan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan mendorong inovasi, kepala daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga mempersiapkan wilayah mereka untuk masa depan yang lebih baik.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa saja memiliki potensi besar untuk menjadi pusat inovasi karena fleksibilitas dan kemampuannya dalam menciptakan ekosistem ekonomi daerah—produk baru/bisnis baru—yang berorientasi kebermanfaatan bagi masyarakat, keuntungan finansial, dan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, SKPD/OPD/PD juga berperan penting dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang mendukung kreativitas masyarakat, industri, dan pelaku usaha, juga meminimalisir konflik tenurial yang terjadi.
pemerintahan Anwar-Reny harus benar-benar bisa menyusun strategi dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil, terlebih dengan sepak terjangnya yang mampu menghadirkan industry besar Ketika menjabat sebagai Bupati Morowali, namun terpenting ialah mampu menjawab problematika yang kemudian lepas dari tendensi modal dan pemerintah pusat, apa yang menjadi harapan masyarakat Sulteng harus ditafsirkan baik oleh Pemerintahan baru doi Sulawesi Tengah.(***)
Aulia Hakim: Pegiat Sosial & Lingkungan Sulteng, juga Kordinator Pemenangan Anwar-Reny (Samrat Berani)
