Direktur RSUD Undata Palu, dr Jumriani
PALU, FILESULAWESI.COM – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu, dr Jumriani, menegaskan petisi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia terkait kondisi internal rumah sakit tersebut tidak mewakili seluruh Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bertugas di RSUD Undata Palu.
BACA JUGA: Terungkap Alasan Sulitnya Ditemui Awak Media
Jumriani mengatakan, pihaknya belum mengetahui siapa yang menginisiasi petisi tersebut karena tidak mencantumkan identitas maupun tanda tangan pihak yang menyampaikan tuntutan.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR RI Calon Tunggal Ketum PSSI Sulteng
Hal itu disampaikan Jumriani saat menggelar konferensi pers bersama sejumlah awak media di ruang pertemuan RSUD Undata Palu, Selasa (3/11/2026).
Ia menjelaskan, konferensi pers tersebut dilakukan atas permintaan pimpinan untuk memberikan klarifikasi setelah persoalan petisi itu diberitakan oleh sejumlah media.
“Petisi itu kami tidak tahu siapa yang melakukan. Di petisi itu tidak ada atas nama siapa yang menyatakan itu, tidak ada yang menandatangani,” ungkap Jumriani kepada redaksi Filesulawesi.com.
Menurutnya, klarifikasi perlu dilakukan agar persoalan tersebut tidak terus berkembang dan menimbulkan berbagai penafsiran di tengah masyarakat.
“Supaya ini tidak berlarut-larut, nanti digoreng kiri digoreng kanan lagi tentang keadaan ini, makanya saya panggil untuk klarifikasi,” katanya.
Jumriani juga menegaskan bahwa petisi tersebut tidak dapat dianggap sebagai representasi seluruh tenaga kesehatan di RSUD Undata Palu, khususnya para perawat.
Ia mengaku telah mengumpulkan para kepala ruangan dan kepala instalasi untuk meminta penjelasan terkait persoalan yang berkembang di lingkungan rumah sakit.
“Tidak mewakili semua perawat yang ada di rumah sakit ini. Karena begitu keluar petisi itu di media, saya panggil semuanya rapat. Saya tanya semua kepala ruangan, kepala instalasi, saya tanya satu-satu,” sebutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Jumriani mengaku meminta para kepala ruangan dan kepala instalasi menyampaikan secara terbuka apabila terdapat persoalan atau tuntutan yang perlu mendapat perhatian manajemen.
“Kalian harus jujur dengan saya, bicara kita dari hati ke hati, ada apa sebenarnya. Kalau kalian memang menuntut untuk apa, sampaikan. Jangan di muka saya kalian senyum, di belakang menusuk dari belakang,” ujarnya.
Petisi Soroti Manajemen hingga Jasa Medis
Sebelumnya, informasi mengenai petisi yang ditujukan kepada Presiden RI tersebut beredar dengan memuat sejumlah tuntutan terkait kondisi internal RSUD Undata Palu.
Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat tiga poin utama yang menjadi sorotan dalam petisi tersebut.
Pertama, tuntutan pencopotan dan pergantian direktur beserta jajaran manajemen RSUD Undata Palu.
Kedua, tuntutan transparansi dan perbaikan sistem pembagian jasa pelayanan medis atau remunerasi bagi tenaga kesehatan agar dinilai lebih adil.
Ketiga, tuntutan perbaikan fasilitas kesehatan di lingkungan rumah sakit, termasuk persoalan fasilitas penunjang medis yang dikeluhkan bermasalah, seperti alat CT Scan.
Berbagai tuntutan tersebut menjadi bagian dari persoalan yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
Sementara itu, dalam keterangannya, Jumriani menekankan bahwa petisi tersebut tidak mewakili seluruh tenaga kesehatan di RSUD Undata Palu. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta penjelasan kepada para kepala ruangan dan kepala instalasi untuk mengetahui kondisi serta aspirasi yang berkembang di lingkungan rumah sakit.
Hingga berita ini disusun, belum diketahui secara pasti siapa penggagas petisi tersebut maupun berapa banyak tenaga kesehatan yang mendukung dan terlibat dalam penyampaiannya.zal
