PALU, FILESULAWESI.COM – Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, mengungkapkan bahwa pihaknya bakal menggelar rapat internal pada Selasa (31/3/2026), hari ini, untuk membahas sejumlah agenda penting yang akan dilaksanakan pada April 2026.
BACA JUGA: Penyaluran BEASISWA BERANI Cerdas Sulteng Capai 95 Persen
Dalam rapat tersebut, Komisi B memprioritaskan penjadwalan kunjungan lapangan ke sejumlah mitra kerja. Hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung efektivitas pelayanan dan operasional, termasuk di Perumdam AVO (PDAM) Kota Palu yang selama ini belum pernah dikunjungi secara langsung oleh Komisi B.
BACA JUGA: Wali Kota Palu Terima LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 dari BPK
“Kunjungan ini penting untuk mengetahui sejauh mana pelayanan PDAM kepada masyarakat, apalagi sebelumnya telah diberikan penyertaan modal. Kita ingin memastikan apakah pelayanan sudah berjalan maksimal atau belum,” kata Rusman Ramli kepada redaksi Filesulawesi.com, di ruangannya.
Selain itu, Komisi B juga akan meninjau berbagai persoalan terkait jaringan air bersih yang dibangun oleh Dinas PUPR, termasuk rencana penyerahan pengelolaannya kepada Pemerintah Kota Palu melalui PDAM. Tak hanya itu, potensi sumber pendapatan dari sektor air bersih, termasuk yang berkaitan dengan PT CPM, juga menjadi perhatian.
Selanjutnya ia paparkan, Komisi B turut merencanakan kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Palu Utara guna melihat perkembangan terbaru, khususnya setelah kawasan tersebut mulai ditempati. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya menarik investasi yang lebih besar.
Agenda lainnya mencakup kunjungan ke Dinas Pariwisata serta peninjauan lanjutan ke Pasar Tavanjuka. Menurut Rusman Ramli, pasar tersebut sebelumnya belum aktif selama Ramadan, namun kini telah mulai diisi pedagang.
“Kita ingin mengetahui kendala yang ada, sehingga Pasar Tavanjuka bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung,” jelas dia.
Selain agenda kunjungan, Komisi B juga akan melanjutkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Federasi Serikat Buruh terkait persoalan PHK sekitar 19 karyawan di PT Cung Sung. RDP sebelumnya belum tuntas karena pihak manajemen perusahaan tidak hadir.
“Kita akan menjadwalkan ulang RDP agar pihak manajemen PT Cung Shung bisa hadir dan memberikan penjelasan,” tegas Rusman.
Lebih lanjut, Komisi B juga akan melakukan evaluasi terhadap realisasi pendapatan daerah pada catur wulan pertama tahun 2026. Evaluasi ini dinilai penting untuk mengukur progres dan mengantisipasi potensi kendala pada kuartal berikutnya.
“Kalau di kuartal pertama belum maksimal, maka ini akan berpengaruh pada kuartal selanjutnya. Kita tidak ingin target pendapatan tidak tercapai seperti sebelumnya,” ujarnya.
Rusman Ramli berharap, setidaknya pada semester pertama, sekitar Juni hingga Juli, realisasi pendapatan daerah sudah mencapai minimal 45 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Tiga poin utama ini akan segera kita jadwalkan bersama anggota Komisi B untuk dibahas dan ditindaklanjuti,” pungkasnya.zal
