MOROWALI, FILESULAWESI.COM- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai memetakan berbagai tantangan strategis dalam pelaksanaan program prioritas nasional di daerah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan anak tidak sekolah, hingga penguatan ketahanan pangan di tengah tekanan efisiensi anggaran.
BACA JUGA: Pemkot Palu Komitmen Kawal Program Strategis Nasional di Daerah
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2026 yang dibuka langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Gedung Serbaguna Matano, Morowali, Kamis (14/5/2026).
BACA JUGA: Bukan Ayam Goreng, Keberhasilan Usaha Warung Sari Laut Ditentukan Oleh Bumbu Makanan
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah kini memegang peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh program prioritas nasional berjalan efektif hingga menjangkau wilayah terpencil.
“Hari ini saya tidak hanya berdiri sebagai gubernur, tetapi juga mewakili pemerintah pusat di daerah. Fokus kita adalah memastikan program Asta Cita benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah,” tegas Anwar Hafid.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran memang berdampak terhadap ruang fiskal daerah. Namun di sisi lain, program-program nasional melalui Asta Cita justru menjadi penggerak penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Program nasional ini menjadi kekuatan penting bagi daerah. Karena itu, sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus diperkuat agar seluruh program berjalan tepat sasaran,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan bahwa rapat koordinasi tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika global dan tantangan fiskal yang semakin kompleks.
“Keberadaan kita di Morowali hari ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya menyatukan kekuatan menghadapi dinamika global dan kebutuhan reformasi birokrasi,” ungkapnya.
Ia mencontohkan dampak situasi global, seperti perang dan ketidakstabilan harga minyak dunia, yang turut memengaruhi kondisi ekonomi nasional maupun daerah. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti sejumlah program prioritas Presiden Republik Indonesia yang dinilai memberi dampak langsung kepada masyarakat, di antaranya Program Koperasi Desa Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis.
Khusus Program Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mempercepat penguatan layanan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dari target 307 unit SPPG, sebanyak 228 unit atau sekitar 74,26 persen telah beroperasi dan melayani sekitar 900 ribu siswa di 13 ribu sekolah di Sulawesi Tengah.
Program tersebut juga dinilai memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui pembukaan lapangan kerja baru dengan melibatkan lebih dari 10 ribu relawan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi lintas pemerintahan guna memastikan seluruh program prioritas nasional berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(***)
