Ahli Hukum Sebut Petahana Mutasi Pejabat Langgar UU Pilkada, Begini Tanggapan KPU Kota Palu

Kantor KPU Kota Palu beralamat di jalan Balai kota Selatan, Kota Palu.
Kantor KPU Kota Palu beralamat di jalan Balai kota Selatan, Kota Palu. FOTO: Mohammad Rizal/FileSulawesi.com

PALU, FILESULAWESI.COM – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyatakan, mutasi atau pengantian pejabat oleh kepala daerah petahana, sangat jelas melanggar Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

BACA JUGA: Agenda Menteri Hukum dan HAM RI Selama Tiga Hari di Kota Palu

Bacaan Lainnya

“Peristiwa faktual hukum dan pelanggaran sudah terjadi, norma sudah ditabrak, sehingga tindakan itu sudah melanggar UU Pilkada,” katanya dihubungi dari Palu, Jumat.

Menurut dia, walupun pelantikan itu dibatalkan, hal itu membuktikan bahwa pelantikan itu sudah dilaksanakan. Lanjutnya, hukumnya ada peristiwa yang sudah terjadi.

“Kalau ada pembatalan, artinya pelantikan sudah dilaksanakan, peristiwanya sudah terjadi,” katanya menegaskan.

Dia menyatakan kelak di kemudian hari, petahana menyadari mereka melakukan kekeliruan soal pelantikan, itu merupakan persoalan lain.

Diketahui, sejumlah KPU provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia, dilaporkan ke Bawaslu setempat. Tiga diantaranya KPU Sulawesi Tengah, KPU Kota Palu dan KPU Morowali Utara. Laporan itu terkait dugaan pelanggaran administrasi, penetapan pasangan calon kepala daerah oleh untuk Pilkada serentak 2024.

Substansi dari ketiga laporan itu, dimana KPU setempat telah meloloskan pasangan calon petahana, yang melakukan mutasi atau pengantian pejabat, enam bulan sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU. Tindakan itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pada Pasal 71 ayat (2), UU Pilkada mengatur kepala daerah tidak boleh mengganti pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatannya, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.

Terpisah, Ketua KPU Kota Palu Idrus, saat dimintai keterangan resmi oleh awak media perihal adanya pelanggaran administrasi, penetapan pasangan calon kepala daerah oleh untuk Pilkada serentak 2024, menurutnya telah ia sampaikan klarifikasi kepada Bawaslu Kota Palu.

“Di Bawaslu sudah di klarifikasi semua, silahkan sudah ada hasilnya itu,” ungkap Idrus.

Sementara itu, Ketua Bawaslu kota Palu Agussalim Wahid, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan keterangan resminya perihal dengan klarifikasi yang telah disampaikan oleh KPU Kota Palu.(***/zal)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *