PALU, FILESULAWESI.COM – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rehab-Rekon DPRD Kota Palu Syarif (dari fraksi Gerindra), memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga penyintas yang masih tinggal di Hunian Sementara (Huntara).
Turut hadir dalam RDP ialah Wakil Ketua Pansus Rehab-Rekon Ahmad Umayer (Ketua Komisi C DPRD Kota Palu), Anggota DPRD Kota Palu Muslimun, Anggota DPRD kota Palu Marselinus, serta Anggota DPRD kota Palu lainnya.
Selain itu, dari Pemerintah Kota Palu tanpak hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu dr. Husaema, Kabag Pemerintahan, Kepala Dinas PU Kota Palu Singgih, Kepala BPBD Kota Palu Presly Tampubolon, Kabid Rehab-Rekon Issa Sunusi, dari Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukiman kota Palu, serta pejabat instansi Pemkot lainnya.
Diketahui, kedatangan warga penyintas yang masih tinggal di Huntara-Huntara seperti di Huntara Talise, Huntara Kabonena, meminta dengan hormat kepada DPRD Kota Palu, Pemerintah Kota Palu, untuk bisa memberikan solusi alternatif bagi warga penyintas yang tidak memiliki alas hak (sertifikat), untuk memperoleh Hunian Tetap atau hunian layak.
Sebagaimana bagi warga penyintas yang memiliki alas hak untuk menerima bantuan Hunian Tetap (Huntap) yang disediakan oleh Pemerintah pusat, pasca bencana alam 28 September 2018 silam di kota Palu.
Dalam kesempatan RDP, warga penyintas Alfian, menyampaikan beberapa poin kepada Anggota DPRD Kota Palu dan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.
Ia menjelaskan, kedatangan mereka untuk menemui Anggota DPRD Kota Palu, Pemkot Palu, agar bagaimana warga penyintas yang masih tinggal di Huntara namun tidak memiliki alas hak, bisa dicarikan alternatif atau solusi mendapatkan bantuan Hunian Tetap.
“Kami sudah lama tinggal di Huntara. Pemerintah kota Palu hingga hari ini tidak pernah berkunjung ke Huntara. Tidak ada peduli dalam bentuk memberikan bantuan. Terkatung-katung, tidak jelas mau kemana, belum lagi dengan kondisi Huntara yang sudah tak layak huni,” urainya kepada FileSulawesi.com.
“Macam dianaktirikan. Mohon Pemkot supaya ada solusi karena kami warga Palu, jangan nanti Pemilu baru datang,” jelasya.zal
